Perdana Menteri Najib Razak menghadapi risiko tuntutan kriminal atas tuduhan bahwa ia menerima ratusan juta dolar dari badan investasi pemerintah yang dililit utang.
Jaksa Agung Malaysia memastikan bahwa ia telah menerima dokumen-dokumen dari sebuah penyelidikan resmi yang menghubungkan PM Najib dengan badan investasi 1MDB. Adanya dokumen-dokumen tersebut dilaporkan pertama kali oleh harian The Wall Street Journal edisi Asia, Jumat, menunjukkan $700 juta (Rp 9,3 triliun) ditransfer dari dana 1MDB ke rekening-rekening pribadi PM Najib.
Dokumen-dokumen yang diproses oleh kejaksaan agung dapat bergulir menjadi tuntutan kriminal.
Ini merupakan salah satu krisis politik terburuk bagi Najib, yang kepemimpinannya banyak mengundang kritik.
Najib, yang telah membantah menerima uang untuk kepentingan pribadi, mengatakan ia akan berkonsultasi dengan para pengacara untuk memutuskan langkah berikutnya dalam menghadapi "tuduhan-tuduhan kejam" terhadap dirinya.
"Ini sangat merusak bagi Najib," ujar Wan Saiful Wan Jan, yang mengepalai lembaga think tank Institute for Democracy and Economic Affairs.
"Ini merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam politik Malaysia. Untuk pertama kalinya, kita melihat seorang perdana menteri menghadapi kemungkinan tuntutan kriminal," katanya.
1MDB, didirikan oleh Najib tahun 2009 untuk mengembangkan industri-industri baru, menanggung utang ($11,1 miliar) setelah investasi energinya di luar negeri gagal. Para kritik, yang dimotori oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, telah menyatakan kekhawatiran mereka akan besarnya utang 1MDB dan tuduhan kurangnya transparansi.
Laporan The Wall Street Journal menyebut terdapat lima kali transfer dari 1MDB ke rekening-rekening Najib. Harian tersebut mengatakan dua penyaluran dana terbesar, dengan jumlah $620 juta dan $61 juta, ditransfer ke rekening milik Najib di tengah-tengah kampanye pemilu 2013 yang berlangsung ketat.
Najib membantah laporan tersebut sebagai "sabotase politik" oleh Mahathir untuk menyingkirkannya. Mahathir, yang mundur tahun 2003 setelah menjabat 22 tahun tetap menjadi sosok politik yang sangat berpengaruh di Malaysia, dan telah menyerukan kepada Najib untuk mengundurkan diri.
1MDB mengatakan tidak pernah menyalurkan dana bagi Najib.
Jaksa Agung Abdul Gani Patail mengatakan pihak berwenang telah menggeledah kantor-kantor tiga perusahaan yang terkait dengan 1MDB, diduga terkait dengan penyaluran dana tersebut. Ia tidak memberi rincian mengenai isi dokumen-dokumen yang tengah diperiksa dan apa langkah beriktnya yang akan ditempuh.
Wakil Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin, mengatakan tuduhan-tuduhan tersebut harus diselidiki karena telah mencemarkan kredibilitas dan integritas Najib. Kubu oposisi mengatakan Najib harus mengambil cuti dan merilis informasi mengenai aset-aset milinya.
