Perdana Menteri Pakistan Imran Khan hari Minggu (3/4) membubarkan parlemen, menciptakan momentum untuk melangsungkan pemilu lebih dini setelah Khan berhasil mengelak mosi tidak percaya yang diajukan terhadapnya sehari sebelumnya.
Imran Khan meminta Presiden Arif Alvi untuk membubarkan Majelis Nasional, atau majelis rendah di parlemen yang bertugas membuat undang-undang, menuduh oposisi politiknya bekerjasama dengan Amerika untuk menggulingkan pemerintahannya.
“Sebuah konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan terpilih di negara berpenduduk 220 juta orang hari ini telah gagal,” kata Khan.
Konstitusi Pakistan menyerukan pembentukan pemerintahan sementara untuk mempersiapkan diri melangsungkan pemilu dalam waktu 90 hari.
Menurut konstitusi itu, pemerintah sementara dibentuk dengan masukan dari kelompok oposisi.
Lawan politik Khan menyebut keputusan wakil ketua parlemen untuk mengabaikan mosi tidak percaya sebagai tindakan ilegal dan bertekad akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.
Pertarungan politik antara Khan, seorang bintang kriket yang menjadi pemimpin Islam konservatif, dan kelompok oposisi politiknya telah menjerumuskan Pakistan dalam kekacauan politik.
Wakil ketua parlemen menolak mosi tidak percaya kelompok oposisi setelah Menteri Informasi Fawad Chaudhry menuduh kelompok oposisi berkolusi dengan kekuatan asing untuk melakukan “perubahan rezim.”
Khan, yang tidak berada di parlemen, tampil di saluran-saluran televisi nasional meminta presiden untuk membubarkan parlemen dan melangsungkan pemilu.
“Saya minta bangsa ini untuk bersiap menyambut pemilu dan Anda harus menentukan pilihan. Tidak ada kekuatan asing dan politisi korup yang memutuskan masa depan negara ini. Anda harus memutuskan nasib bangsa ini, dan insya Allah ketika presiden menerima permohonan saya dan ia membubarkan parlemen, maka prosedur untuk pembentukan pemerintah sementara dan pemilu baru akan dimulai,” tandasnya. [em/jm]
