Sejumlah organisasi perempuan menyuarakan dan menuntut perubahan sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya global agar memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya mendorong penghentian operasi militer Israel yang menewaskan lebih dari 13 ribu jiwa rakyat Palestina. Aktivis Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, mengatakan sebagian besar korban dalam operasi militer tersebut adalah perempuan dan anak-anak.
"Perampasan hak untuk berdaulat ini, dengan sangat brutal bisa kita lihat saat ini di Palestina melalui serangan udara yang mentarget rumah sakit, sekolah, dan pemukiman," ujar Ika Pratiwi pada Minggu (26/11/2023).
Solidaritas yang sama untuk perempuan Palestina disampaikan perwakilan World March of Women (WMW) Indonesia, Dinah Soka Handinah. Menurutnya, solidaritas antarnegara dibutuhkan untuk menghentikan berbagai serangan terhadap perempuan di Palestina. Selain itu, Dinah juga mendorong penghentian perang di negara-negara lain yang juga merugikan perempuan dan telah mengakibatkan migrasi paksa.
"Kita juga merespons genosida di Palestina, semua mata dunia melihatnya. Kami akan terus menyuarakan suara untuk menentang serangan terhadap masyarakat tidak berdosa di Palestina," ujar Dinah.
Dari sisi pemerintah, Indonesia juga terus mendorong penghentian perang di Palestina dan mengutuk keras serangan militer Israel ke Gaza, serta serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia. Pemerintah juga telah memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan tahap kedua pada (20/11). Total bantuan yang dikirimkan sebesar 21,7 ton dengan komposisi bantuan 3,3 ton dari pemerintah yang terdiri dari obat-obatan dan perlengkapan kesehatan, dan 18,4 ton dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari makanan kaleng, matras, selimut, hygiene kit (dewasa dan anak), makanan siap saji dan perlengkapan lain.
Situasi Tanah Air
Terkait situasi di Tanah Air, Ika juga menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih tinggi di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hingga September 2023 terdapat 18.466 kasus kekerasan, 11.324 kasus di antaranya adalah KDRT. Kasus ini telah berdampak serius pada kehidupan perempuan di rumah maupun tempat kerja. Karena itu, menurut Ika, perjuangan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan harus terus dilakukan.
Sementara Dinah menambahkan bahwa pihaknya juga menyoroti berbagai kebijakan pembangunan yang tidak adil bagi perempuan karena tidak mengakui tenaga kerja perempuan. Semisal di Indonesia pekerja rumah tangga di Indonesia yang belum diakui sebagai pekerja dalam peraturan perundang-undangan
Sejarah Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan setiap tahun diperingati mulai dari 25 November hingga 10 Desember untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Mengutip Komnas Perempuan, kampanye ini pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute pada 1991 yang disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership. Sedangkan untuk di Indonesia dipelopori oleh Komnas Perempuan.
Tanggal 25 November dipilih karena merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Kendati demikian, masih terdapat beberapa momentum dalam rentang tanggal tersebut. Antara lain 29 November Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia, 1 Desember Hari AIDS Sedunia Hari AIDS Sedunia, dan 2 Desember Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan.
Adapun untuk tema Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan 2023 yaitu "UNITE! Invest to prevent violence against women and girls". Artinya berinvestasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. UN Women mendorong pemerintah, lembaga, dan warga negara untuk menunjukkan kepedulian dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan 2023 ini. [sm/ah]
Forum