Perdana Menteri Thailand melangsungkan pembicaraan dengan para pemimpin partai dalam koalisinya yang berkuasa, Kamis (17/3), dalam usaha untuk mengendalikan perpecahan yang kian berkembang, yang dapat memicu penyelenggaraan pemilu dini akhir tahun ini.
Prayut Chan-O-Cha memimpin koalisi besar yang menghadapi kritik keras terkait penanggulangannya yang keliru terhadap wabah COVID-19, ekonomi yang masih lesu, dan ketegangan yang membara atas protes besar pro-demokrasi 2021 yang telah mendominasi 12 bulan terakhir.
Suasana politik yang bergejolak di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu telah membuat pihak oposisi kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya sewaktu parlemen kembali bersidang pada Mei mendatang, yang pada intinya menuntut agar Prayut mundur.
Pada hari Senin, bekas mentor Prayut, Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan, mengatakan pemilu dapat diadakan setelah Thailand menjadi tuan rumah KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada bulan November.
Sementara wakil perdana menteri tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kapan pemilu diselenggarakan, pernyataan Prawit ini merupakan indikasi pertama dari pemerintah mengenai kemungkinan diadakannya pemilu dini, beberapa bulan sebelum masa jabatan Prayut berakhir pada Maret 2023.
Jika pemilu dini diadakan tidak lama setelah KTT APEC, atau bahkan lebih awal, para analis mengatakan hasilnya tidak akan menguntungkan Prayut.
"Banyak orang Thailand ingin Jenderal Prayut dicopot dari jabatannya," kata profesor Thitinan Pongsudhirak dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok.
"Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Penduduk masih ingat mengenai ketidakmampuan pemerintah menanggulangi pandemi pada awalnya, ketika vaksin belum ada di negara ini."
Ekonomi Thailand terpukul oleh pandemi. Angka pertumbuhannya hanya 1,6 persen tahun lalu setelah kontraksi 6,2 persen pada 2020 -- kinerja terburuk sejak krisis keuangan Asia pada 1997. [ab/uh]
