JAKARTA —
Kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata di Papua kembali terjadi untuk kali kedua di awal tahun 2014 ini. Kontak tembak terjadi antara pasukan TNI dari Batalyon 751 Raiders dengan kelompok sipil bersenjata, di Kabupaten Puncak Jaya Papua, Jumat (24/1).
Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Infanteri Bernardus Robert kepada VOA menjelaskan kontak tembak terjadi sekitar pukul 07.15 Waktu Indonesia Timur, saat tim gabungan sedang melakukan operasi keamanan di daerah Puncak Jaya Papua. Dua orang dilaporakan tewas dalam kejadian itu. Satu orang dari kelompok sipil bersenjata dan yang lainnya anggota TNI.
"Kita itu 'kan pasukan TNI dan Polri melakukan kegiatan pengamanan kewilayahan dan penegakan hukum disana. Nah pada saat kejadian itu pasukan TNI tengah berpatroli. Di daerah itu, banyak laporan dari masyarakat seputar aksi kriminalitas, seperti pemerasan dan ancaman dari kelompok (sipil) kriminal bersenjata," kata Kolonel Infanteri Bernardus Robert.
"Tadi pagi itu (Jumat, 24/1), pasukan TNI kontak tembak langsung dengan kelompok ini. Pada saat kontak terjadi, satu anggota dari mereka tewas dan disita satu pucuk senjata api. Nah, dari kita juga gugur satu anggota TNI atas nama prajurit satu Sugiarto dari Batalyon Infanteri 753," tambahnya.
Bernardus Robert menambahkan jenazah Pratu Sugiarto langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Mulia untuk dibawa ke Jayapura. Operasi keamanan menurutnya saat ini masih dilanjutkan dengan terus mengejar kelompok sipil bersenjata di Puncak Jaya.
"Daerah itu 'kan sangat jauh. Belum lagi kaitan dengan akses jalan yang tidak mudah yang selama ini dikatakan. Termasuk iklim cuaca dan sebagainya. Disemayamkan dulu di rumah sakit di Mulia, kemudian diterbangkan ke Jayapura. Kita kejar mereka bersama dengan kepolisian," jelas Bernardus Robert.
Pengamat Intelijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menolak jika kekerasan bersenjata di Papua diselesaikan dengan cara-cara militer apalagi menerapkan status daerah khusus di Papua.
"Kalau dilekatkan suatu situasi khusus disana itu akan semakin membatasi. Tapi dalam hal ini, bukan berarti tidak perlu ada tindakan tegas ya.. tetapi yang dikhawatirkan justru semakin meningkatkan tindak kekerasan disana. Karena satu operasi militer yang sifatnya tertutup dan tidak akuntabel itu berbahaya. Terutama terhadap masyarakat sipil yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut," kata Rizal Darma Putra.
Satu-satunya penyelesaian masalah di Papua khususnya menyangkut masalah keamanan tambah Rizal adalah pengoptimalan jalan dialog dengan para tokoh di Papua.
"Jalan dialog masih ada ruang. Hanya mungkin perlu ada peningkatan kualitas dari diplomasinya itu sendiri. Disini mungkin perlunya peningkatan terhadap informal leader di papua. Kemudian juga dengan lembaga-lembaga gereja dan adat di papua yang mungkin perlu dioptimalkan lagi agar mereka bisa melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang sering melakukan cara-cara kekerasan dalam menyampaikan gagasan-gagasan politiknya," tambah Rizal.
Yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia tambah Rizal adalah pemerintah perlu memikirkan untuk memutus mata rantai antara negara-negara Pasifik Selatan dan organisasi internasional non pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Papua, dengan kelompok sipil bersenjata di Papua.
Di awal 2014 ini terhitung sudah dua kali terjadi kontak tembak antara aparat keamanan TNI/Polri dengan kelompok sipil bersenjata di Papua.
Sebelumnya pada 9 Januari lalu terjadi baku tembak antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan kelompok sipil bersenjata di Tangguk Timur Kali Kopi Timika Papua. Dalam kejadian ini, satu orang tewas dari kelompok sipil bersenjata. Aparat keamanan juga menyita senjata api organik jenis M16 dan tiga magazin 16.
Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Infanteri Bernardus Robert kepada VOA menjelaskan kontak tembak terjadi sekitar pukul 07.15 Waktu Indonesia Timur, saat tim gabungan sedang melakukan operasi keamanan di daerah Puncak Jaya Papua. Dua orang dilaporakan tewas dalam kejadian itu. Satu orang dari kelompok sipil bersenjata dan yang lainnya anggota TNI.
"Kita itu 'kan pasukan TNI dan Polri melakukan kegiatan pengamanan kewilayahan dan penegakan hukum disana. Nah pada saat kejadian itu pasukan TNI tengah berpatroli. Di daerah itu, banyak laporan dari masyarakat seputar aksi kriminalitas, seperti pemerasan dan ancaman dari kelompok (sipil) kriminal bersenjata," kata Kolonel Infanteri Bernardus Robert.
"Tadi pagi itu (Jumat, 24/1), pasukan TNI kontak tembak langsung dengan kelompok ini. Pada saat kontak terjadi, satu anggota dari mereka tewas dan disita satu pucuk senjata api. Nah, dari kita juga gugur satu anggota TNI atas nama prajurit satu Sugiarto dari Batalyon Infanteri 753," tambahnya.
Bernardus Robert menambahkan jenazah Pratu Sugiarto langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Mulia untuk dibawa ke Jayapura. Operasi keamanan menurutnya saat ini masih dilanjutkan dengan terus mengejar kelompok sipil bersenjata di Puncak Jaya.
"Daerah itu 'kan sangat jauh. Belum lagi kaitan dengan akses jalan yang tidak mudah yang selama ini dikatakan. Termasuk iklim cuaca dan sebagainya. Disemayamkan dulu di rumah sakit di Mulia, kemudian diterbangkan ke Jayapura. Kita kejar mereka bersama dengan kepolisian," jelas Bernardus Robert.
Pengamat Intelijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menolak jika kekerasan bersenjata di Papua diselesaikan dengan cara-cara militer apalagi menerapkan status daerah khusus di Papua.
"Kalau dilekatkan suatu situasi khusus disana itu akan semakin membatasi. Tapi dalam hal ini, bukan berarti tidak perlu ada tindakan tegas ya.. tetapi yang dikhawatirkan justru semakin meningkatkan tindak kekerasan disana. Karena satu operasi militer yang sifatnya tertutup dan tidak akuntabel itu berbahaya. Terutama terhadap masyarakat sipil yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut," kata Rizal Darma Putra.
Satu-satunya penyelesaian masalah di Papua khususnya menyangkut masalah keamanan tambah Rizal adalah pengoptimalan jalan dialog dengan para tokoh di Papua.
"Jalan dialog masih ada ruang. Hanya mungkin perlu ada peningkatan kualitas dari diplomasinya itu sendiri. Disini mungkin perlunya peningkatan terhadap informal leader di papua. Kemudian juga dengan lembaga-lembaga gereja dan adat di papua yang mungkin perlu dioptimalkan lagi agar mereka bisa melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang sering melakukan cara-cara kekerasan dalam menyampaikan gagasan-gagasan politiknya," tambah Rizal.
Yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia tambah Rizal adalah pemerintah perlu memikirkan untuk memutus mata rantai antara negara-negara Pasifik Selatan dan organisasi internasional non pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Papua, dengan kelompok sipil bersenjata di Papua.
Di awal 2014 ini terhitung sudah dua kali terjadi kontak tembak antara aparat keamanan TNI/Polri dengan kelompok sipil bersenjata di Papua.
Sebelumnya pada 9 Januari lalu terjadi baku tembak antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan kelompok sipil bersenjata di Tangguk Timur Kali Kopi Timika Papua. Dalam kejadian ini, satu orang tewas dari kelompok sipil bersenjata. Aparat keamanan juga menyita senjata api organik jenis M16 dan tiga magazin 16.
