Pemerintah meletakkan asumsi pertumbuhan ekonomi pada level 5,3 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Angka itu naik dari asumsi pada APBN Perubahan 2016 yang sebesar 5,2 persen.
Presiden Joko Widodo dalam penyampaian keterangan Pemerintah atas RAPBN 2017 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8), menjelaskan dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencapai 5,3 persen. Prospek perekonomian global menurut Presiden diperkirakan akan membaik.
"Kita harus bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan. Namun demikian, dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur," jelas Presiden Joko Widodo.
Sementara itu tambah Presiden, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen. Penguatan konektivitas nasional menurut Presiden diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.
"Pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin," lanjutnya.
Untuk nilai tukar rupiah Presiden dalam pidatonya memperkirakan sebesar Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat. Upaya penguatan di sektor keuangan menurut Presiden dibangun oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
"Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia. Serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah," imbuh Presiden Jokowi.
Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan lanjut Presiden pada tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen. Sementara itu untuk asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US$45 per barel.
Untuk volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 menurut Presiden, diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.
APBN 2017 Dirancang Bernilai Rp 2.070 Trilyun
Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan 2017 menetapkan, nilai Rancangan APBN (RAPBN) 2017 dibuat dengan nilai belanja Rp2.070,5 triliun. Anggaran belanja ini menurut Presiden terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.310,4 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp760 triliun.
"Pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.737,6 trilun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun," ungkap Presiden.
Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di 2017 tambah Presiden ditargetkan Rp240 triliun. Presiden menjelaskan, untuk PNBP, ada tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan, seperti minyak bumi dan batu bara. Dengan belanja negara yang nilainya Rp2.070,5 triliun menurut Presiden maka akan ada defisit dalam RAPBN 2017 senilai Rp332,8 triliun, atau 2,41 persen dari PDB.
Ketua DPR Ade Komarudin menekankan kepada Pemerintah agar segera membentuk lembaga yang menangani bidang pangan agar dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Angka kemiskinan per Maret 2016 cenderung menurun. Dewan berharap Pemerintah terus mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program pengentasan kemiskinan dalam APBN tahun 2017.
"Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu penyebab perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin. Oleh karenanya, Dewan mendorong Pemerintah untuk berupaya lebih keras dalam menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengembangkan program jaring pengaman sosial. DPR RI mendesak Pemerintah segera membentuk lembaga yang menangani bidang pangan agar dapat mewujudkan ketanhanan pangan nasional," kata Ade Komarudin.
Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato Kenegaraan, Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 di hadapan seluruh pimpinan maupun anggota MPR, DPR, dan DPD RI. Ini adalah kedua kalinya Jokowi tampil untuk agenda rutin kenegaraan tersebut. [aw/ab]
