Restriksi terkait pemilu secara nasional kini berlaku di Peru, menjelang pemilu hari Minggu (11/4). Dewan Pemilihan Nasional menyatakan media menghadapi ancaman denda hingga 118.900 dolar jika melanggar larangan menyebarluaskan atau menerbitkan survei mengenai niat memilih, sebut kantor berita pemerintah Andina.
Pada hari Kamis, hari terakhir para kandidat diizinkan berkampanye, siapapun yang mengadakan demonstrasi atau pertemuan politik dapat menghadapi hukuman penjara mulai dari tiga bulan hingga dua tahun.
Para kandidat atau pendukung mereka tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam pengiriman pesan politik dalam bentuk apapun, termasuk wawancara, mulai hari Jumat. Para pelanggar menghadapi ancaman denda maksimum 118.900 dolar dan hukuman penjara sedikitnya dua tahun.
Para pemilih akan memberikan suara pada pemilu hari Minggu untuk menentukan presiden dan wakil-wakil rakyat di Kongres, sementara Peru masih berjuang keras untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Berdasarkan catatan Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center, virus itu telah menewaskan 52.877 orang di Peru.
Kandidat presiden George Forsyth dari parti Kemenangan Nasional hari Minggu lalu mengumumkan ia terjangkit COVID-19 sewaktu berkampanye.
Forsyth mengatakan dalam sebuah pesan video bahwa setelah empat hari ia merasa sedikit lelah, lapor Associated Press.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa di antara 18 kandidat, Forsyth berada di posisi kedua setelah Yonhy Lescano dari partai Aksi Rakyat.
Pemenang pemilu hari Minggu akan menggantikan Presiden Francisco Sagasti, yang menjabat setelah pendahulunya, Martin Vizcarra, dimakzulkan dalam investigasi atas tuduhan korupsi. [uh/ab]
