Pada hari ketika Presiden AS Joe Biden menjabat, ia mulai membatalkan kebijakan mantan Presiden Donald Trump di perbatasan selatan AS-Meksiko.
Biden mencabut deklarasi darurat nasional Trump dan menangguhkan pembangunan tembok perbatasan kontroversial Trump. Biden berjanji untuk mengakhiri praktik pemerintah yang memisahkan keluarga migran dan deportasi cepat.
Perubahan kebijakan tiba-tiba itu mengubah kondisi dan harapan para migran di sepanjang perbatasan. Perubahan itu juga memperbarui harapan bagi ratusan ribu migran dari Meksiko dan Amerika Tengah untuk kembali ke perbatasan yang rentan dan mengupayakan status hukum. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran dari aparat penegak hukum dan warga AS tentang kembalinya rombongan migran, kekacauan, dan potensi kekerasan.
Perubahan kebijakan perbatasan, minggu ini secara dramatis dipercepat ketika muncul laporan bahwa pemerintahan Biden bermaksud membebaskan sebagian besar orang tua dan anak-anak yang mencari suaka dalam waktu 72 jam setelah mereka tiba di AS. Proses cepat ini juga akan mencakup pengujian COVID-19 dan pemeriksaan latar belakang kriminal.
Kebijakan baru ini menandai perubahan dramatis dari peraturan pemerintahan Trump dan Obama di mana keluarga migran ilegal bisa ditahan hingga 21 hari. Menurut seorang pejabat senior Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai perubahan ini kemungkinan akan memicu lebih banyak lagi kedatangan anak di bawah umur tanpa pendamping dan keluarga migran tahun ini.
Meski demikian kebijakan pemerintahan Trump yang menyebut pandemi virus corona dan kesehatan masyarakat sebagai alasan untuk mendeportasi para migran yang mencoba memasuki negara di perbatasan tanpa proses hukum masih berlaku.
Anak-anak yang mencoba melintasi perbatasan sendirian mendapat pengecualian. Mereka hanya bisa ditahan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS hingga tiga hari sebelum badan atau kantor lain mencari sponsor untuk anak tersebut sambil menunggu proses imigrasi. [my/pp]
