Kuwait, yang menjadi tuan rumah perundingan antara pemerintahan Sunni Yaman dan pemberontak Syiah, mengatakan negosiasi yang buntu itu diperpanjang sampai 7 Agustus atas permintaan seorang utusan perdamaian tinggi PBB.
Pengumuman itu disampaikan Sabtu (30/7) malam beberapa jam setelah pemerintah Yaman mengatakan akan mundur dari pembicaraan yang telah berlangsung beberapa bulan itu.
Perundingan itu terhenti karena upaya pemberontak Houthi baru-baru ini untuk mengesahkan pencapaian mereka di negara yang bergolak itu.
Para pemimpin Houthi yang mendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh hari Kamis mengatakan akan membentuk pemerintahan koalisi.
Seorang juru bicara Sekjen PBB Ban Ki-moon langsung mengecam langkah Houthi itu, mengatakan “keputusan Houthi yang sepihak itu tidak sejalan dengan proses perdamaian, dan mengancam kemajuan substansial” yang dicapai dalam perundingan Kuwait.
Dewan Kerjasama Teluk yang beranggotakan enam negara dan para duta besar dari 18 negara lain yang mendukung upaya perdamaian Yaman, mendukung dilanjutkannya perundingan Kuwait dan mengecam pengumuman Houthi bahwa mereka membentuk “dewan politik agung.”
Utusan perdamaian PBB Ismail Ould Cheikh Ahmed, yang mengajukan perpanjangan perundingan itu, mengusulkan sebuah kerangka kerja mengenai solusi bagi pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak yang didukung Iran yang telah berlangsung hampir dua tahun itu. Namun dia tidak memberikan rinciannya. [vm]
