Perusahaan-perusahaan multinasional Barat dan konglomerat setempat menerbitkan iklan di surat kabar pada Senin (9/5) untuk memberi ucapan selamat kepada John Lee sebagai pemimpin mendatang Hong Kong, menyusul proses pemilihan formalitas yang dikecam para pengkritik sebagai antidemokrasi.
Lee, 64, mantan kepala keamanan yang mengawasi tindakan keras terhadap gerakan demokrasi Hong Kong, dipilih sebagai pemimpin baru pusat bisnis itu pada Minggu (8/5) dalam pemungutan suara yang hampir sepenuhnya disepakati oleh komite kecil loyalis Beijing.
Ia adalah kandidat tunggal dalam kontes yang didukung Beijing untuk menggantikan pemimpin Carrie Lam yang akan mengakhiri masa jabatannya, pada waktu Hong Kong sedang dibentuk kembali dalam gambaran otoriter China.
Surat kabar Ta Kung Pao dan Wen Wei Po pada Senin dipenuhi iklan dari perusahaan-perusahaan terkemuka dan tokoh-tokoh bisnis yang memuji pemilihan Lee.
Mayoritas berasal dari bisnis China dan Hong Kong serta berbagai organisasi masyarakat.
Perusahaan akuntansi “Big Four” - KPMG, Deloitte, EY dan PwC – termasuk di antara perusahaan multinasional barat yang memasang iklan, selain maskapai penerbangan kota itu Cathay Pacific serta konglomerat Swire dan Jardine Matheson.
Pesan-pesan juga dipasang oleh perusahaan properti raksasa yang didominasi keluarga taipan Hong Kong termasuk Sun Hung Kai dan Henderson Land Development.
Perusahaan Barat menghadapi posisi yang semakin genting di Hong Kong, khususnya karena ketegangan geopolitik telah meningkat dengan China.
Banyak yang mendukung gerakan politik progresif di pasar barat, seperti gerakan antirasisme Black Lives Matter, kesetaraan bagi hubungan sesama jenis, dan membersihkan rantai pasokan dari pelanggaran perburuhan.
Namun mereka biasanya menghindari kritik apapun mengenai kebijakan China di tempat-tempat yang menjadi pembicaraan panas seperti Hong Kong, Xinjiang, Tibet dan Taiwan.
Beberapa perusahaan seperti HSBC, Standard Chartered, Swire dan Jardine Matheson secara terbuka mendukung UU keamanan nasional Beijing, yang diberlakukan terhadap Hong Kong setelah protes demokrasi pada 2019 untuk mengekang perbedaan pendapat. [uh/ab]
