Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017. Ada 101 daerah terlibat, namun seolah hanya Jakarta yang memenuhi ruang berita.
Agus Triyatno, Ketua Rukun Warga 12, Kelurahan Mantrijeron, Kota Yogyakarta heran sekaligus tak habis pikir. Kurang dari satu bulan lagi, warga Kota Jogja akan memilih walikota baru. Namun, sampai saat ini perbincangan warga, baik di pertemuan-pertemuan resmi maupun obrolan pos ronda, justru lebih banyak soal Pilkada Jakarta.
“Sebagai warga Jogja memang kami merasa dirugikan karena gaung Pilkada di kota ini, kalah dengan Pilkada di Jakarta. Kedua dari sisi publisitas yang kurang, membuat masyarakat tidak tahu secara persis apa yang ditawarkan oleh calon-calon yang ada di Pilkada Kota Jogja ini untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau soal figurnya sih, kami tahu. Tetapi soal program para calon, masyarakat di sini tidak peduli,” kata Agus Triyatno.
Barangkali benar kata orang, yang terjadi di Jakarta kini adalah Pilkada rasa Pilpres. Meski tidak memiliki hak untuk ikut memilih di antara tiga calon yang ada, mayoritas masyarakat Indonesia justru lebih senang berdebat soal siapa yang akan menang di Jakarta. Menurut Agus Triyatno, kebanyakan warga yang dikenalnya menganggap persoalan Jakarta sudah menyangkut ideologi.
“Karena sudah menyangkut ideologi, maka masyarakat jadi terkotak-kotakkan. Ibaratnya Pilkada Jakarta itu sudah menyentuh hati. Di Jogja, Pilkada tidak masuk persoalan ideologi, sehingga tidak masuk ke dalam hati. Jadi masyarakat, biasa-biasa saja. Mungkin sudah tidak peduli karena figurnya itu-itu saja dan hasil pemilu sebelumnya juga tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” tambah Agus.
Faturrahmah, Humas tim pemenangan salah satu calon Walikota Jogja mengaku apa yang terjadi menjadi tantangan tersendiri. Animo masyarakat yang turun drastis terhadap ajang pemilihan walikotanya sendiri, membuat kampanye lebih banyak dilakukan dengan pertemuan skala kecil.
Kondisi ini diperparah dengan liputan media nasional yang mayoritas memberi ulasan luas terhadap Pilkada Jakarta. Bahkan, media-media lokal ikut terbawa dengan menjadikan berita seputar Anies Baswedan, Basuki Tjahaya Purnama, dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai liputan sehari-hari.
“Kalau disebut iri, ya mungkin memang daya tarik dan masalahnya beda. Namun yang harus diingat adalah bahwa Pilkada ini bukan hanya soal menang kalah, tetapi juga pendidikan politik. Jadi semestinya media-media juga paling tidak memberi ruang yang sama kepada para pasangan calon di daerah untuk mempopulerkan program-program kreatifnya,” kata Fatur.
Fatur mengatakan, apa yang terjadi sebenarnya merugikan masyarakat daerah. Perbincangan soal biaya pendidikan, kesehatan, program kesejahteraan, atau perbaikan lingkungan di skala kota sangat kurang diperhatian oleh masyarakat. Para calon Walikota Jogja yang berupaya mengajak masyarakat berdialog untuk bersama-sama memperbaiki wilayahnya sendiri, menerima respon yang minimal.
“Isu-isu dalam Pilkada ini kan juga menyangkut kepentingan publik, sehingga paling tidak mewadahi kepentingan bersama. Kalau dirasa tidak adil, cakupannya mungkin memang berbeda. Tetapi kan ada isu publik bersama, seperti belajar demokrasi, bagaimana memilih pemimpin yang baik yang benar bekerja dan mau melayani rakyat. Nah, paling tidak isu publik semacam itu yang harus lebih banyak disuarakan,” kata Faturrahman.
Sementara itu, organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta juga memberikan perhatian lebih terhadap fenomena ini. Kholilullah, peneliti Perludem kepada VOA mencontohkan, setidaknya pihaknya mencatat sudah ada 25 kasus kekerasan di Aceh menjelang Pilkada di sana.
Eskalasinya bahkan terus meningkat mendekati hari pemilihan di pertengahan bulan depan. Namun, kasus-kasus itu tidak menjadi perhatian secara nasional karena tertutup berita soal Pilkada Jakarta.
“Tentu saja kalau pengawasannya rendah,karena perhatian masyarakat tertuju pada Pilkada di Jakarta ketimbang di daerahnya sendiri, maka hasil dari proses Pilkadanya akan tidak baik. Pengawasan dan kekritisan masyarakat terhadap calon-calon yang akan naik di daerahnya itu, menjadi tidak sekuat kekritisan mereka terhadap calon yang ada di Jakarta,” kata Kholilullah.
Banyak faktor penyebab semua ini terjadi. Salah satunya, kata Kholilullah, adalah pemberian status istimewa bagi Pilkada Jakarta oleh elit partai nasional. Dia mencontohkan, ketika masing-masing calon mendaftarkan diri, baik SBY, Megawati, maupun Prabowo memberikan dukungan langsung.
Sesuatu yang tidak mereka lakukan di daerah lain. Tindakan ini menggiring opini masyarakat, bahwa apa yang terjadi di Jakarta memang menjadi arus utama.
“Ini risiko yang ditanggung seluruh masyarakat Indonesia karena dinamika Pilkada ini seharusnya menjadi dinamika nasional. Tapi yang terjadi, di daerah yang tidak ada Pilkada, masyarakat tidak menerima pelajaran apapun selain soal Pilkada di Jakarta. Sedangkan di wilayah yang ada Pilkada, justru masyarakat lebih banyak berkomentar soal Pilkada Jakarta. Dinamika ini yang merugikan masyarakat,” ujar Kholilullah.
Kholilullah mengingatkan, akan ada 101 daerah di Indonesia yang melakukan Pilkada serentak tahun ini. Masyarakat harus sepenuhnya memahami bahwa memilih pemimpin berkualitas bagi wilayahnya jauh lebih penting daripada mempersoalkan siapa yang akan menang di Jakarta. [ns/uh]
