Tautan-tautan Akses

Pimpinan Partai Republik Dukung Tuntutan Hukum oleh Trump


Para pendukung Presiden AS Donald Trump berkumpul di depan Pusat Penghitungan Suara dan Pemilu Maricopa County, dalam unjuk rasa "Stop Steal" memprotes hasil pilpres 2020 yang memproyeksikan kemenangan Joe Biden, capres dari partai demokrat, di Phoenix, Arizona, 9 November 2020.
Para pendukung Presiden AS Donald Trump berkumpul di depan Pusat Penghitungan Suara dan Pemilu Maricopa County, dalam unjuk rasa "Stop Steal" memprotes hasil pilpres 2020 yang memproyeksikan kemenangan Joe Biden, capres dari partai demokrat, di Phoenix, Arizona, 9 November 2020.

Pimpinan Partai Republik mendukung Presiden Donald Trump dalam mengajukan tuntutan hukum guna menunjukkan bahwa kecurangan penghitungan suara cukup meluas sehingga bisa membatalkan proyeksi kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat.

Biden, Selasa (10/11), mengatakan kegagalan Trump mengakui hasil pemilihan adalah "memalukan." Ia menambahkan, ia belum berbicara dengan ketua fraksi Partai Republik yang mayoritas di Senat, Mitch McConnell, yang belum mengakui kemenangan Biden.

Sejumlah anggota maupun mantan anggota Kongres dari fraksi Republik mengakui kemenangan Biden dalam pemilu nasional minggu lalu. Namun, McConnell, dan ketua fraksi Republik yang minoritas di DPR, Kevin McCarthy, mengatakan Trump tidak perlu mengaku kalah karena tim kampanyenya mengajukan gugatan hukum, menuduh terjadi kecurangan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Kepada wartawan, Selasa (10/11), McConnell mengatakan Electoral College akan menentukan pemenang, dan orang itu akan dilantik pada 20 Januari.

Sejauh ini, Trump kalah dalam lima tuntutan hukum pertama yang telah diputuskan. Puluhan tuntutan masih dipertimbangkan hakim di seluruh Amerika. Menurut analis politik, meskipun Trump menang dalam beberapa gugatan, total suara yang akan berubah di beberapa negara bagian tidak akan membatalkan kemenangan Biden.[ka/pp]

XS
SM
MD
LG