Pakistan dan Afghanistan membuka kembali jalur perdagangan utama, Selasa (23/1), kata para pejabat di kedua belah pihak, setelah perselisihan mengenai surat perjalanan menyusul upaya Islamabad mengontrol pergerakan lintas batas.
Penutupan perbatasan Torkham sejak 12 Januari terjadi setelah Islamabad memberlakukan kontrol yang lebih ketat yang mengharuskan pengemudi dari kedua belah pihak memiliki visa dan paspor, dokumen-dokumern yang tidak dimiliki banyak warga Afghanistan.
Hubungan antara kedua negara semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir, dengan Islamabad menuduh pemerintah Taliban gagal membasmi militan yang melakukan serangan di Pakistan dari wilayah mereka. Kabul selalu membantah tuduhan tersebut.
Seorang pejabat perbatasan Pakistan, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengkonfirmasi pembukaan kembali tersebut kepada AFP setelah negosiasi antara Islamabad dan Kabul, yang memungkinkan ratusan truk yang menunggu untuk menyeberang.
“Dalam diskusi tersebut disepakati bahwa hingga 31 Maret, pengemudi Pakistan dan Afghanistan dapat melintasi perbatasan tanpa visa dan paspor,” katanya. Namun, mulai 1 April, visa dan paspor akan diwajibkan.
Pejabat Torkham Afghanistan Abdul Jabbar Hikmat membenarkan bahwa truk diizinkan menyeberang lagi pada hari Selasa “tanpa memerlukan paspor dan visa”.
Jumlah korban di Pakistan akibat aksi kelompok-kelompok bersenjata mencapai rekor tertinggi dalam enam tahun pada tahun 2023 dengan lebih dari 1.500 warga sipil, pasukan keamanan, dan militan tewas, menurut Pusat Penelitian dan Studi Keamanan Islamabad.
Ancaman militan terbesar terhadap Pakistan adalah gerakan Taliban cabang domestiknya, yang dikenal sebagai Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).
Para pejabat Pakistan mengatakan pembatasan perdagangan yang lebih ketat dan penutupan perbatasan adalah taktik tekanan agar pemerintah Taliban bekerja sama dengan Pakistan dalam bidang keamanan.
“Pakistan ingin Afghanistan mengambil sikap keras terhadap TTP,” kata seorang pejabat senior pemerintah provinsi di kota Peshawar yang meminta untuk tidak disebutkan namanya kepada AFP. Jika tidak, jalur perdagangan akan ditutup sewaktu-waktu karena berbagai alasan.
Islamabad juga baru-baru ini mengusir ratusan ribu warga Afghanistan tidak berdokumen yang tinggal di Pakistan.
Lebih dari 500.000 warga Afghanistan meninggalkan Pakistan dalam empat bulan sejak Islamabad memberlakukan batas waktu yang memerintahkan 1,7 juta warga Afghanistan yang dikatakan tinggal di negara itu secara ilegal untuk meninggalkan negara itu atau mengambil risiko ditangkap dan dideportasi.
Jutaan warga Afghanistan yang melarikan diri dari konflik mengalir ke Pakistan dalam beberapa dekade terakhir, termasuk sekitar 600.000 orang, sejak Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung AS dan menerapkan interpretasi keras terhadap hukum Islam. [ab/ns]
Forum