Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah menyerukan agar Presiden Mahmoud Abbas menghentikan kerjasama keamanan dengan Israel sebagai tindakan yang tampaknya pembalasan atas langkah Israel membekukan pajak pendapatan Palestina.
Dewan Sentral PLO menyampaikan rekomendasi ini, Kamis (5/3), setelah melangsungkan pertemuan selama dua hari. Dewan Sentral mengatakan, Israel tidak mematuhi kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak.
Dewan Sentral PLO juga mengatakan, sesuai hukum internasional, Israel sebagai pihak berwenang pendudukan bertanggungjawab atas nasib rakyat Palestina.
Presiden Abbas belum menjawab apakah akan melaksanakan rekomendasi PLO dan Israel belum memberi tanggapan.
Israel menahan pajak pendapatan dari rakyat Palestina yang sangat dibutuhkan setelah Otoritas Palestina mengumumkan akan berusaha bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional – sebuah langkah yang ditentang keras Israel dan Amerika Serikat.
Kerjasama keamanan antara Palestina dan militer Israel ditujukan untuk berbagi informasi dan mencegah munculnya kekerasan antara pasukan Israel dan rakyat Palestina.
