Pemerintah Hungaria akan menerapkan kewenangan darurat agar dapat merespon lebih cepat tantangan yang muncul akibat perang di negara tetangganya Ukraina, kata Perdana Menteri Viktor Orban dalam video yang diunggah di Facebook, pada Selasa (24/5).
Orban, yang memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilihan pada 3 April lalu, sebelumnya telah menggunakan tatanan hukum khusus. Yang pertama akibat krisis migrasi Eropa dan kemudian selama pandemi COVID-19. Kewenangan darurat baru itu juga memungkinkan pemerintahan Orban untuk menyetujui langkah-langkah melalui dekrit.
"Dunia di ambang krisis ekonomi," ujar Orban dalam video itu. Ia menegaskan lagi bahwa Hungaria harus menghindari perang di Ukraina dan "melindungi keamanan finansial keluarga." Orban mengatakan langkah pertama pemerintahnya akan diumumkan pada Rabu (25/5).
Pemerintah Orban harus menghadapi konsekuensi perang di Ukraina di mana inflasi tahunan negara tersebut mencapai 9,5 persen dan defisit anggaran meningkat pada kuartal pertama akibat belanja sebelum pemilu. Ia juga perlu menghindari perlambatan ekonomi yang nyata.
Orban, yang partai nasionalisnya Fidesz kembali memenangkan dua pertiga mayoritas di parlemen dalam pemilihan pada April, secara bertahap meningkatkan kekuasaan dalam 12 tahun menjabat. Ia sering menuai kritik dari Uni Eropa dan organisasi hak asasi atas kondisi di Hungaria yang mereka gambarkan sebagai erosi demokrasi. [ka/jm]
