PM India Narendra Modi, Jumat (25/12), menawarkan pembicaraan baru untuk mengakhiri kebuntuan terkait reformasi pertanian – sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai usaha terbarunya untuk membujuk para petani yang telah memprotes kebijakan itu selama hampir sebulan.
Puluhan ribu petani telah berkemah di beberapa titik masuk ke New Delhi sejak 26 November sebagai bagian dari unjuk rasa menentang tiga undang-undang baru yang menurut mereka akan menutup pasar-pasar yang telah terkelola dengan baik, menekan harga produksi pertanian dan menurunkan pendapatan mereka.
AFP melaorkan, para petani juga khawatir pemerintah akan berhenti membeli gandum dan beras dengan harga terjamin, dan membiarkan mereka bergantung pada perusahaan-perusahaan besar.
Dalam pidatonya yang ditujukan kepada jutaan petani di berbagai penjuru negeri itu, Modi berusaha untuk menghilangkan keraguan mereka dengan bersikeras mengatakan bahwa ketiga undang-undang yang disahkan pada bulan September lalu itu akan memberi mereka kebebasan untuk menjual produk mereka "di mana saja dan kepada siapa pun yang mereka suka."
"Kebohongan-kebohongan saat ini tersebar. Ada yang mengatakan bahwa pasar-pasar lokal akan ditutup dan harga dasar akan dihentikan. Jangan terpancing oleh mereka yang memiliki motif politik," kata Modi. “Saya mengatakan ini dengan kerendahan hati bahwa kami siap membahas setiap masalah petani, bahkan dengan partai politik yang menentang kami, demi nasib petani."
Modi juga menggelontorkan dana bantuan senilai $ 2,5 miliar (setara dengan Rp 32,25 triliun) bagi 90 juta petani berdasarkan skema keuangan yang dijanjikan partainya tahun lalu.
Di bawah skema transfer tunai langsung itu, para petani kecil masing-masing juga akan mendapatkan bantuan $ 82 per tahun dalam empat kali angsuran.
Modi juga berdialog dengan tujuh petani dari berbagai negara bagian melalui konferensi video. Pada acara itu, para petani tersebut mengatakan mereka memuji berbagai skema pertanian pemerintah.
Sekitar 70 persen dari 1,3 miliar rakyat India bekerja di sektor pertanian. Sektor itu menyumbang 15 persen dari total ekonominya yang bernilai $ 2,7 triliun.
Namun dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan pertanian mengalami stagnasi, dan para ahli mengatakan sektor ini sangat membutuhkan investasi dan modernisasi.
Serikat-serikat petani menuntut pencabutan total ketiga undang-undang itu dan memperingatkan akan melancarkan aksi lebih keras jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. [ab/uh]
