ISTANBUL —
Ratusan perwira angkatan bersenjata yang masih aktif dan sudah pensiun menunggu penyidangan atau hidup merana di penjara selama bertahun-tahun menunggu penyidangan atas tuduhan bersekongkol menentang pemerintahan Erdogan.
Perdana Menteri Erdogan menyatakan kekecewaan terhadap proses hukum yang bertele-tele itu dan mengakui dampak buruknya pada militer.
Sebagai dampak krisis politik yang berkepanjangan di kawasan itu, khususnya di Suriah dan Iran, militer Turki yang lemah dikhawatirkan bisa membuat negara itu berada dalam posisi yang rentan.
Gareth Jenkins, pakar masalah militer Turki, mengatakan, kekhawatiran itu sangat beralasan.
Para analis mengatakan Turki tergoncang oleh pengunduran diri seorang laksamana bulan ini yang menjadi panglima angkatan laut Turki. Pengunduran dirinya katanya merupakan tanggapan atas penangkapan besar-besaran pejabat-pejabat tinggi angkatan laut sehubungan dengan aksi mata-mata.
Pakar politik Cengiz Aktar pada Universitas Bahcesehir di Istanbul yakin kecaman Perdana Menteri Erdogan terhadap proses peradilan merupakan bagian penting dalam penataan kembali politik Turki. Ia mengatakan, “Sejak beberapa waktu pemerintah dan Perdana Menteri Erdogan telah mengupayakan status quo dengan militer. Di dalam benaknya, demilitarisasi itu sudah cukup dilakukan, dan sekarang hal itu dipandang sudah selesai.”
Namun, Lale Kemal, pakar pertahanan untuk surat kabar Turki, Taraf, khawatir pemerintah akan harus membayar mahal atas dilonggarkannya penumpasan terhadap unsur-unsur anti-demokrasi di dalam tubuh militer.
“Setelah pemilu Juni 2011, pemerintah menghentikan semua reformasi militer. Kita harus memastikan pemerintahan sipil yang demokrastis mengawasi angkatan bersenjata, jika kita tidak menyelesaikan reformasi, pada masa mendatang militer akan selalu berkeinginan melancarkan rencana-rencana kudeta,” papar Kamal.
Sejak 1960, angkatan bersenjata Turki telah menggulingkan empat pemerintahan. Sebagian pengamat memperingatkan, budaya campur tangan militer dalam politik Turki masih tetap ada di beberapa bagian angkatan bersenjata.
Awal bulan ini, lembaga pengawas korupsi Transparency International mengecam keras Turki atas kurangnya pengawasan terhadap angkatan bersenjata. Namun karena pergolakan di kawasan itu meningkat, para analis mengatakan prioritas Perdana Menteri Erdogan adalah militer yang kuat.
Perdana Menteri Erdogan menyatakan kekecewaan terhadap proses hukum yang bertele-tele itu dan mengakui dampak buruknya pada militer.
Sebagai dampak krisis politik yang berkepanjangan di kawasan itu, khususnya di Suriah dan Iran, militer Turki yang lemah dikhawatirkan bisa membuat negara itu berada dalam posisi yang rentan.
Gareth Jenkins, pakar masalah militer Turki, mengatakan, kekhawatiran itu sangat beralasan.
Para analis mengatakan Turki tergoncang oleh pengunduran diri seorang laksamana bulan ini yang menjadi panglima angkatan laut Turki. Pengunduran dirinya katanya merupakan tanggapan atas penangkapan besar-besaran pejabat-pejabat tinggi angkatan laut sehubungan dengan aksi mata-mata.
Pakar politik Cengiz Aktar pada Universitas Bahcesehir di Istanbul yakin kecaman Perdana Menteri Erdogan terhadap proses peradilan merupakan bagian penting dalam penataan kembali politik Turki. Ia mengatakan, “Sejak beberapa waktu pemerintah dan Perdana Menteri Erdogan telah mengupayakan status quo dengan militer. Di dalam benaknya, demilitarisasi itu sudah cukup dilakukan, dan sekarang hal itu dipandang sudah selesai.”
Namun, Lale Kemal, pakar pertahanan untuk surat kabar Turki, Taraf, khawatir pemerintah akan harus membayar mahal atas dilonggarkannya penumpasan terhadap unsur-unsur anti-demokrasi di dalam tubuh militer.
“Setelah pemilu Juni 2011, pemerintah menghentikan semua reformasi militer. Kita harus memastikan pemerintahan sipil yang demokrastis mengawasi angkatan bersenjata, jika kita tidak menyelesaikan reformasi, pada masa mendatang militer akan selalu berkeinginan melancarkan rencana-rencana kudeta,” papar Kamal.
Sejak 1960, angkatan bersenjata Turki telah menggulingkan empat pemerintahan. Sebagian pengamat memperingatkan, budaya campur tangan militer dalam politik Turki masih tetap ada di beberapa bagian angkatan bersenjata.
Awal bulan ini, lembaga pengawas korupsi Transparency International mengecam keras Turki atas kurangnya pengawasan terhadap angkatan bersenjata. Namun karena pergolakan di kawasan itu meningkat, para analis mengatakan prioritas Perdana Menteri Erdogan adalah militer yang kuat.
