Pemerintah Polandia telah meminta Presiden Andrzej Duda untuk mengumumkan keadaan darurat di perbatasan Polandia-Belarus. Polandia menuduh Belarus menggunakan migran sebagai pion politik dengan mendorong mereka ke Uni Eropa sebagai pembalasan atas sanksi Uni Eropa.
Menurut laporan BBC baru-baru ini, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menuduh Polandia memulai "konflik perbatasan" dan melanggar wilayah negaranya.
Keadaan darurat akan menciptakan zona selebar tiga kilometer di sekitar perbatasan yang akan melarang orang luar masuk.
Parlemen negara itu perlu menyetujui deklarasi darurat, dan Duda mengatakan dia yakin itu akan terjadi.
Sekitar 30 migran, umumnya dari Irak dan Afghanistan, berada dalam ketidakpastian di perbatasan selama berminggu-minggu. Sejauh ini, tanggapan Polandia adalah mengerahkan pasukan ke perbatasan dan memasang pagar kawat berduri. Pekan lalu, mereka mengatakan telah menyediakan tenda, selimut, dan generator listrik untuk para migran, yang tetap berada di wilayah Belarus.
Juga pekan lalu, badan pengungsi PBB, UNHCR, mengimbau Polandia untuk memberi dukungan medis dan hukum kepada para migran.
Beberapa organisasi hak-hak pengungsi mengatakan sebagian migran sakit. Satu kelompok pengungsi dilaporkan mencoba memotong pagar kawat berduri itu.
Sekitar 3.000 migran telah berusaha memasuki Polandia dari Belarus bulan ini, kantor berita Associated Press melaporkan.
Bukan hanya Polandia yang menuduh Belarus menggunakan migran sebagai pion politik. Menurut negara-negara Baltik lain, Belarus mendorong migran ke arah mereka sebagai tanggapan atas sanksi Uni Eropa menyusul tindakan keras terhadap mereka yang memprotes hasil pemilu yang disengketakan atas terpilihnya kembali Presiden Lukashenko pada Agustus 2020.
Pekan lalu, Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan sedang memantau situasi itu. [ka/jm]
