Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyatakan Operasi Madago Raya tetap dilanjutkan pada tahun 2023 meskipun tidak ada lagi Daftar Pencarian Orang (DPO) kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Operasi Madago Raya pada tahun 2023 mendatang akan difokuskan pada upaya pemulihan kehidupan masyarakat di kampung atau desa yang pernah terdampak aksi terorisme di Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan Sigi.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Rudy Sufahriadi mengatakan rangkaian operasi keamanan Tinombala yang dilanjutkan operasi Madago Raya sejak tahun 2015 hingga 2022 menyebabkan warga masyarakat telah terbiasa dengan keberadaan pos-pos pengamanan di sekitar mereka. Oleh karena itu dibutuhkan operasi pemulihan untuk membiasakan masyarakat hidup tanpa pos-pos keamanan usai berakhirnya operasi terhadap kelompok MIT.
Orang terakhir dari kelompok MIT bernama Al-Ikhwarisman alias Askar alias Pak Guru tewas setelah ditembak petugas pada Kamis (29/9) silam.
“Masyarakat harus terbiasa mengamankan kampungnya sendiri, mengamankan dirinya sendiri untuk tetap mandiri, menjaga kampung, menjaga diri sehingga kehidupannya normal kembali. Kita juga harus melakukan pemulihan terhadap kampung-kampung yang pernah menjadi korban terorisme,” kata Irjen Pol Rudy Sufahriadi berbicara dalam Podcast Presisi Polda Sulteng, Selasa (6/12).
Operasi Madago Raya tahun 2023, kata Rudy, juga akan berfokus pada kegiatan deradikalisasi terhadap kelompok dan perorangan yang pernah memberikan dukungan kepada kelompok teroris MIT.
“Kita akan membimbing masyarakat yang terpapar ataupun mantan Napiter (Narapidana Terorisme) bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya, memberikan pelajaran supaya mereka juga bisa mempunyai mata pencaharian,” jelas Rudy Sufahriadi.
Pulihkan Ribuan Hektare Kebun Yang Terlantar
Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Poso, Iskandar Lamuka berpendapat perpanjangan operasi itu sebaiknya fokus pada upaya pemulihan kesejahteraan masyarakat petani yang selama bertahun-tahun tidak berani mengolah lahan-lahan kebun mereka karena alasan keamanan. Menurutnya di kecamatan Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara dan Poso Pesisir Selatan, terdapat setidaknya tiga ribu hektare lahan kebun yang terbengkalai karena ditinggalkan petani.
“Berdasarkan data pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian lahan yang terlantar dan punya potensi luar biasa di sekitar gunung biru mulai dari Poso Pesisir Selatan dan Tambarana itu kan ada sekitar tiga ribu hektare lahan potensial, dan itu terlantar,” kata Iskandar Lamuka, Jumat (9/12).
Kendala utama bagi petani saat ini adalah kebutuhan biaya untuk membersihkan kebun, memperbaiki jalan produksi karena tidak terawat, dan memenuhi kebutuhan bibit untuk meremajakan kembali tanaman Kakao.
“Itu memang mau tidak mau harus ada intervensi pemerintah, termasuk pemerintah pusat kita harapkan karena jujur saya bilang pemerintah daerah tidak mampu, keuangan pemerintah daerah tidak cukup mengatasi itu dengan sekian banyak masalah,” jelas Iskandar ditemui di kompleks Kantor Bupati Poso.
Program Deradikalisasi Dinilai Belum Efektif
Direktur Celebes Institute Sulawesi Tengah, Adriany Badrah berbicara kepada VOA, mengatakan meskipun memiliki tujuan berbeda dari operasi sebelumnya, operasi keamanan bersandi Madago Raya tidak perlu dilanjutkan.
Tanpa operasi itu, sudah menjadi tugas Polri untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat Poso dari teror dan kekerasan, bukan saja untuk masyarakat terdampak tetapi seluruh masyarakat yang berada di Poso, Sigi dan Parigi Moutong.
“Dari uraian diatas maka saya menegaskan bahwa operasi keamanan bersandi, apapun bentuk dan tujuannya tidak diperpanjang lagi. Untuk keamanan, rasa aman, rehabilitasi dan reintegrasi harus memastikan peran dan fungsi aparat keamanan melaksanakan fungsinya secara terukur,” kata Adriany Badrah dihubungi Rabu (7/12).
Bagi Adriani, pemulihan ekonomi dan lapangan kerja bagi mantan narapidana terorisme sudah dilakukan seiring berlangsungnya operasi keamanan sejak tahun 2016-2022 sebagai program deradikalisasi namun program itu tidak efektif menyelesaikan persoalan ekonomi bagi mereka yang pernah terpapar dan terlibat aksi kekerasan. Hal itu karena metodenya berbentuk bantuan individu dan tidak berbentuk kelompok yang diintegrasikan dengan masyarakat setempat.
“Kedua, pemulihan ekonomi dan lapangan kerja tidak menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena terkesan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan aksi-aksi terorisme dan deradikalisasi adalah tugas dan tanggung jawab aparat keamanan,” ungkap Adriani.
Pemerintah daerah, menurut Adriani, perlu membuat kebijakan strategis bagi mereka yang pernah terpapar, simpatisan, dan yang pernah terlibat aksi-aksi terorisme dan kekerasan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
"Pemulihan ekonomi, sosial, dan perdata adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan program deradikalisasi Polri/TNI yang sementara berjalan atau akan berjalan sebagai program support," jelas Adriani.
Dikatakan bahwa selain itu diperlukan koordinasi, evaluasi dan monitoring oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait dan TNI/POLRI untuk mengukur dampak positif, efektivitas, dan keberhasilan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada sasaran program pemulihan tersebut. [yl/lt]
Forum