Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sedang memantau dugaan praktik kartel dan mafia pada daging sapi dan industri sembilan bahan pokok lainnya. Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso mengatakan, penyidik kepolisian membuka kemungkinan menerapkan Undang-Undang Terorisme pada kedua kasus itu. Penerapan UU Terorisme, Budi menyatakan, tergantung dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
Kepolisian, lanjut Budi, masih mendalami dugaan mafia dan kartel di industri beras dan daging. Saat ini, penyidik tengah meminta keterangan sejumlah saksi ahli, antara lain dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain saksi ahli juga ada dari beberapa perusahaan yang diperiksa untuk mencari tersangka dalam kasus ini.
Budi Waseso mengatakan mengingat komoditas yang menjadi subyek kejahatan dikategorikan sebagai bahan pokok atau barang penting yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat, pelaku kejahatan di sektor itu, menurut Budi, harus diberikan efek jera agar tidak mengulangi tindakannya. Terlebih lagi, lanjut Budi, sejumlah unsur dalam perkara itu cukup memenuhi untuk dikenai Undang-Undang Terorisme, di antaranya adalah dilakukan oleh perseorangan atau jaringan pelaku usaha serta membuat keresahan dan ketakutan di masyarakat. Budi menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan kartel dan mafia pada industri sembilan bahan pokok ini.
Banyaknya mafia impor yang memainkan kebijakan mulai terendus. Saat ini, Polri sedang mengusut kasus dugaan pelanggaran prosedur impor atau permainan impor komoditas. Ini yang berakibat pada matinya produksi dalam negeri. Setidaknya, ada tujuh perusahaan yang sedang diperiksa terkait kasus tersebut.
Beberapa pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menindak tegas seluruh pihak yang menjadi dalang mencekiknya harga daging sapi. Presiden yakin, bahwa ada pihak yang 'bermain' dalam persoalan ini. Ia menegaskan tengah mencari biang keladi penyebab melonjaknya harga daging sapi ini.
