Polisi Australia, Rabu (27/5) mengatakan, mereka tidak akan mengajukan gugatan terhadap seorang wartawan terkait artikelnya di sebuah surat kabar lebih dari dua tahun lalu, menyusul penyelidikan panjang yang dituding mengekang kebebasan pers.
Wakil Komisioner Kepolisian Federal Australia Australia Ian McCartney mengatakan, tidak ada seorangpun yang akan dikenai dakwaan menyusul penyelidikan yang berlangsung selama 25 bulan karena kurangnya bukti.
Artikel Annika Smethurst, yang mengutip surat-surat rahasia antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, melaporkan adanya rencana untuk menciptakan kewenangan baru yang memungkinkan sebuah dinas intelijen memata-matai warga Australia untuk kali pertama. Artikel tersebut dipublikasikan pada edisi Minggu 29 April 2018 di surat kabar-surat kabar milik kelompok media News Corp. Australia.
Menyusul munculnya publikasi artikel itu, polisi menggeledah rumah Smethurst di Canberra 4 Juni tahun lalu dan menyita komputer dan teleponnya. Pada hari berikutnya, polisi menggeledah kantor pusat Australian Broadcasting Corp. (ABC) di Sydney terkait bocornya dokumen lain pemerintah. Dua reporter ABC -- Dan Oakes dan Sam Clark – diselidiki terkait artikel mereka tahun 2017 yang mengulas kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Australia di Afghanistan.
Penggerebekan-penggerebekan itu mempersatukan organisasi-organisasi media di Australia. Mereka bersama-sama menuntut kebebasan pers dan jaminan yang lebih pasti bahwa reporter tidak akan berisiko dipenjarakan karena laporan-laporan yang mengutamakan kepentingan publik.
Organisasi-organisasi itu mengatakan, kebebasan pers telah tererosi oleh lebih dari 70 UU kontraterorisme dan keamanan yang disetujui parlemen Australia sejak serangan teroris 11 September 2001 di AS. [ab/uh]
