Puluhan warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok Negara Islam (ISIS) di Suriah telah kembali dengan pengalaman tempur dan menjadi ancaman besar bagi negara, menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin (17/10).
Pihak berwenang sedang memantau dengan seksama sekitar 40 orang yang baru kembali itu dan khawatir mereka bisa terkait dengan jaringan-jaringan yang ada, untuk memperlengkapi generasi baru radikal dengan keterampilan dan peralatan yang diperlukan untuk meluncurkan serangan besar.
"Kami telah mengontak mereka tapi mereka dapat menghindari deteksi kita. Kami yakin mereka mengorganisir diam-diam dan membangun interaksi-interaksi dengan jaringan-jaringan (radikal) lain," ujar Tito kepada Reuters dalam wawancara.
Sekitar 10 orang sedang ditahan untuk diinterogasi dan sisanya tetap bebas, ujar Tito, dengan menambahkan bahwa tidak ada bukti adanya rencana serangan.
Negara ini telah menghadapi peningkatan aksi militansi, yang terinspirasi sebagian oleh kelompok Negara Islam (ISIS). Pihak berwenang yakin ISIS memiliki lebih dari 1.200 pengikut di Indonesia dan hampir 400 orang Indonesia telah pergi untuk bergabung dengan kelompok itu di Suriah.
Indonesia menghadapi serangan militan pertama setelah bertahun-tahun bulan Januari, ketika empat militan pro-ISIS meluncurkan serangan senjata dan bom di Jakarta Pusat. Delapan orang tewas, termasuk para pelaku. Pihak berwenang mengatakan serangan itu direncanakan dan dieksekusi secara buruk.
Tito juga mengatakan ada tren baru yang mengkhawatirkan yaitu remaja-remaja yang diradikalisasi lewat internet dan dipancing untuk melakukan serangan-serangan skala kecil.
Seorang remaja berusia 16 tahun Agustus lalu mencoba namun gagal meledakkan bom rakitan di sebuah gereja di Medan. Remaja tersebut juga mencoba menusuk pendeta yang memimpin kebaktian namun kemudian diringkus jemaat. Pihak berwenang mengatakan remaja itu terobsesi dengan pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi dan telah melakukan riset mengenai ideologinya di internet.
"Ini sebuah tren baru. Lebih sulit (melacak mereka) dibandingkan jaringan-jaringan yang ada...karena mereka penyendiri dan mengalami radikalisasi lewat internet," ujar Tito, dengan menambahkan bahwa polisi menemukan setidaknya 10 kasus seperti itu.
Berdasarkan undang-undang anti-terorisme, polisi dapat menahan tersangka untuk ditanyai sampai tujuh hari. Pemerintah telah menyerukan penahanan yang bersifat preventif dan pencabutan kewarganegaraan militan jika mereka bertempur dengan grup-grup ekstremis di luar negeri.
Revisi rancangan undang-undang anti-terorisme tersebut menunggu persetujuan parlemen. [hd]
