Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), saat berpidato dalam sidang paripurna MPR Senin (20/10) menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menganut politik luar negeri aktif. Presiden menegaskan, di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan terus aktif dalam se tiap forum internasional.
"Saya ingin menegaskan bahwa (dalam) pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," demikian pidato pertama Presiden Jokowi yang disampaikan usai pelantikan kemarin.
Presiden Jokowi juga menegaskan dalam lima tahun ke depan Indonesia harus kembali menjadi negara maritim. Presiden yakin Indonesia mampu memposisikan diri sebagai poros maritim dunia.
"Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali membahana," lanjutnya.
Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kepada VOA meyakini jika politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan pemerintah, maka menurutnya, apa yang sudah dirintis SBY selama 10 tahun pemerintahannya dalam menjalankan kebijakan luar negeri, tetap akan dipertahankan.
"Saya yakin pak Jokowi selaku Presiden akan mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh (mantan) Presiden SBY, meskipun beliau akan fokus kepada masalah-masalah yang ada di dalam negeri. Beliau bisa saja menunjuk menteri luar negeri yang kompeten, yang bisa memberikan masukan-masukan kepada pak Jokowi untuk tetap mempertahankan apa yang sudah dicapai mantan Presiden SBY," kata Hikmahanto Juwana.
Hikmahanto juga berharap pemerintahan Presiden Jokowi lebih maksimal dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.
"Yang pasti kalau PR (pekerjaan rumah) terkait dengan kehadiran negara dalam melindungi warga negara kita secara proporsional perlindungan itu. Ini yang dikehendaki pak Jokowi dalam kampanye nya. Agar keberadaan dan eksistensi negara di dalam melindungi itu dirasakan kehadirannya oleh warga kita di luar negeri," lanjutnya.
Beberapa jelang pelantikan dirinya sebagai Presiden, Jokowi melakukan pertemuan dengan mantan calon presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu seolah mengisyaratkan berakhirnya pertarungan politik selama pilpres lalu.
Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya kembali menegaskan niatannya untuk mengajak semua kalangan membangun bersama Indonesia.
"Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal RI dan berlayar bersama menuju Indonesia raya. Kita akan mengembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi," tegas Presiden Jokowi.
