Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Eddy Saddak mengatakan lembaganya telah bekerjasama dengan pemerintah daerah Sumba Timur untuk membenahi pacuan kuda di wilayah tersebut.
Salah satunya dengan membenahi keselamatan anak-anak yang menjadi joki atau penunggang kuda. Pordasi, menurutnya, sudah mengeluarkan imbauan agar para joki anak untuk menggunakan helm dalam perlombaan.
Namun, kata dia, aturan keselamatan nasional, belum bisa diterapkan secara baku dalam lomba pacuan kuda anak di Sumba, karena hal tersebut sudah menjadi budaya. Ia khawatir jika diterapkan secara ketat, justru akan menghilangkan kekhasan lomba pacuan kuda anak di Sumba.
"Perlu waktu untuk hal-hal seperti itu. Tapi apapun itu, paling tidak kalau helm itu perlu. Namun mereka kan anak-anak kecil tanpa sadel, naik kudanya terus dipacu. Kalau saya melihatnya sedikit demi sedikit akan berubah. Tadinya hanya topi saja," jelas Eddy Saddak saat dihubungi VOA, Rabu (21/11).
Aturan baku Pordasi ujar Eddy Saddak baru diterapkan jika pacuan menggunakan kuda-kuda berukuran besar yang masuk dalam standar nasional. Ini mencakup banyak hal, termasuk penggunaan helm dan pelana.
Sementara dari sisi pariwisata, melihat antusiasmi dan besarnya jumlah penonton di setiap pacuan – serta banyaknya hadiah bagi pemenang – penyelenggaraan lomba lomba pacuan kuda di Sumba dinilai sudah cukup bagus.
Hanya, tambahnya, untuk perlombaan internasional saat ini belum memungkinkan karena investasi untuk membuat lokasi yang standar cukup mahal, yaitu sekitar 500 miliar. Sementara di sisi lain, lomba pacuan kuda di Indonesia belum menarik sponsor karena belum ada sistem betting atau taruhan seperti di luar negeri.
"Kan kita mendatangkan kuda dari luar ke sini, ada aturan karantina yang diikuti. Itu sama saja kita bikin Asian Games kemarin, mirip itu. Jadi saat itu kita harus bikin program, dan ada konsultan dari asing. Untuk membuat Pulomas sebagai venue, itu steril dari penyakit," imbuhnya.
KPAI : Joki Anak Berpotensi Mengeksploitasi Anak
Meskipun demikian Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Retno Listyarti menilai lomba pacuan kuda seperti itu berpotensi mengeksploitasi hak anak. Ia menilai pacuan kuda tersebut membahayakan anak, padahal hasil pekerjaan anak kemungkinan diperuntukkan bagi orang tua.
"Sementara naik kuda begini pada posisi tidak aman dan membahayakan anak. Nah dengan demikian, kita bisa kategorikan ini sebagai bentuk eksploitasi. Karena tadi, membahayakan dan tidak aman untuk dia," jelas Retno.
Retno Listyarti belum bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil lembaganya terkait hal ini. Menurutnya, ia harus berunding terlebih dahulu dengan komisioner lainnya sebelum mengambil langkah terkait pacuan kuda dengan joki anak.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menggelar lomba "Sumba Timur Cup 2018" pada awal Oktober 2018 lalu. Sebagian besar joki yang mengikuti lomba tersebut adalah anak-anak berusia 7-12 tahun. Hampir tidak ada anak yang mengenakan helm atau sepatu khusus dalam perlombaan tersebut. Padahal tak jarang mereka mengalami kecelakaan saat berlomba. [Ab/em]
