Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto usai serah terima jabatan menyatakan akan meneruskan langkah-langkah yang telah dirintis oleh Ryamizard Ryacudu dan berusaha untuk berbuat yang terbaik. Prabowo enggan menjelasakan konsep pertahanan negara yang diserahkan kepada Jokowi.
Dengan langkah tegap, di tengah terik matahari siang, Prabowo Subianto memeriksa pasukan dalam upacara penyambutan dirinya menjadi menteri pertahanan.
Acara serah terima jabatan dari Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu kepada Prabowo berlangsung Kamis, (24/10) di lantai 16 gedung A.H. Nasution, masih dalam kompleks Kementerian Pertahanan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga hadir dalam acara tersebut.
Di samping itu, juga datang pihak keluarga, yakni Hasyim Djojohadikusumo (adik Prabowo, Didit Prabowo (anak), dan dua kakak Prabowo. Sahabat sejak kecil Prabowo, Maher Algadri juga tidak ketinggalan.
Dalam jumpa pers usai acara, Prabowo mengaku senang dengan penyambutan meriah dan ramah. Dia mengungkapkan Ryamizard adalah kawan satu angkatan ketika pada 1970 mulai mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Keduanya berada di kompi dan barak yang sama.
Mantan Danjen Kopassus itumenambahkan dirinya akan meneruskan langkah-langkah yang telah dirintis oleh Ryamizard dan berusaha untuk berbuat yang terbaik.
"Tadi beliau (Ryamizard Ryacudu) ingatkan kepada saya dan semua jajaran, tugas menhan sangat berat. Harus ikut membantu presiden, khususnya menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga keamanan. Kalau tanpa itu, negara ini bisa sangat-sangat repot," kata Prabowo.
Ketika ditanya tentang sejumlah program pertahanan yang tertunda, Prabowo mengatakan ia akan pelajari semua masalah bersama TNI, tiga angkatan, staf di Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi terbaik.
Prabowo enggan menjelaskan konsep pertahanan negara yang telah dia serahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dia beralasan konsep dan strategi pertahanan tidak boleh terlalu banyak dibuka untukpublik.
Pada kesempatan yang sama, Ryamizard sangat meyakini Prabowo akan melaksanakan tugas sebagai menteri pertahanan dengan sebaik-baiknya.
Meski sudah tidak lagi menjabat anggota kabinet, Ryamizard menegaskan akan tetap mengabdi kepada bangsa dan negara.
"Kalau orang banyak mewakafkan tanahnya untuk masjid atau untuk rumah sakit, tapi saya wakafkan nyawa saya untuk negara dan bangsa ini. Sampai kapan pun kita akan berbakti kepada negara dan bangsa ini," ujar Ryamizard.
Pengamat Pertahanan dari Universitas Paramadina, Anton Aliabbas mengatakan tantangan kedepan yang dihadapi oleh Prabowo adalah bagaimana membangun kualitas sumber daya prajurit, membangun kebijakan dan postur pertahanan yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim.
Menurutnya membangun kebijakan dan postur pertahanan yang adaptif terhadap perkembangan ancaman 10-15 tahun kedepan sekaligus sesuai dengan karakter geografis negara juga menjadi tantangan tersendiri.Bagaimana visi dan rencana membangun kekuatan pertahanan Indonesia menjadi macan Asia seperti yang sering diucapkan saat kampanye membutuhkan hal konkret.
“Dengan menjadi macan Asia tentunya itu mengisyaratkan Prabowo berencana membangun dan mengembangkan kapabilitas TNI dalam menghadapi ancaman dari luar. Nah publik membutuhkan penjelasan lengkap tentang rencana kerja yang komprehensif dalam membangun sektor pertahanan Indonesia” kata Anton.
Selain itu, kata Anton, salah satu tantangan nyata di Kementerian Pertahanan adalah terkait pengelolaan anggaran pertahanan. Dalam lima tahun terakhir, performa menajemen anggaran pertahanan kurang memuaskan.
Ada dua indikasi terkait hal ini tambahnya. Pertama, serapan anggaran pertahanan belum konsisten. Pada tahun 2016 misalnya anggaran pertahanan hanya terserap 85,8 persen dari total anggaran Rp112,3 trilliun. Sementara pada 2017 Kementerian Pertahanan kelebihan serapan anggaran sebesar Rp2,4 trilliun. Hal ini, lanjut Anton, menandakan adanya pengelolaan yang masih belum baik.
Belum lagi dalam limatahun terakhir Kemenhan hanya mendapatkan status wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2019. Sementara pada 2015-2018, status yang diberikan BPK adalah wajar dalam pengecualian dalam laporan keuangannya.
Selain itu lanjutnya postur anggaran masih kurang memprioritaskan percepatan pengadaan alutsista. [fw/lt]
