Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak berbicara banyak mengenai target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dipatok Prabowo. Menurutnya, hal tersebut akan dibahas bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait.
“Itu nanti akan dibahas secara bersama-sama. Jadi masih akan ada pembahasan bersama-sama, termasuk tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya nanti,” ungkap Airlangga usai dilantik.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan fokus kementerian yang akan dipimpinnya adalah bagaimana bisa mencapai swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan keinginan Prabowo. Menurutnya untuk mencapai target itu, pemerintah tidak bisa mengandalkan pulau Jawa mengingat lahan pertaniannya yang terus menyusut , dan juga pulau Sumatera yang banyak perkebunan kelapa sawitnya.
“Oleh karena itu, memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung ada di Papua. Sekarang kita lagi coba kembangkan besar-besaran di Merauke. Nanti kita akan bagi klaster, di Sulawesi cocoknya apa, misalnya cengkeh dan coklat disitu akan menjadi unggulan. Sumatera mungkin kopi, lada, itu juga menjadi komoditas unggulan. Di samping itu kelapa juga bisa tumbuh semuanya, jadi tidak hanya beras, tidak hanya gula, tetapi komoditas unggulan di masyarakat kita, mudah-mudahan dalam lima tahun kita bisa dengan cepat kita kembangkan sehingga kita bisa swasembada,” kata Zulkifli.
Agus Harimurti Yudhoyono yang didaulat menjadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan kewilayahan mengaku akan segera terjun ke lapangan dan mempelajari tugas-tugasnya terlebih dahulu karena kementerian ini merupakan kementerian koordinator yang baru. Dengan begitu, dirinya kelak akan bisa segera mengetahui apa saja yang akan menjadi permasalahan dan tantangan dari kementerian ini.
“Secara khusus tadi tidak ada penyampaian secara langsung kepada masing-masing menteri, yang jelas Pak Prabowo menyampaikan selamat bertugas, tantangan dan harapan masyarakat tentu besar. Oleh karena itu menteri-menteri harus bisa bekerja dengan serius, bekerja keras tetapi juga kerja sama yang baik antar kementerian,” tutur Agus.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan fokus tugas kementeriannya tidak berubah dengan kementerian yang ada sebelumnya. Namun kementerian yang baru ini, katanya, memiliki bobot tugas yang baru yakni di bidang digital. Mantan wartawan dan anggota DPR RI ini berharap pihaknya bisa mengamankan data-data masyarakat dan memaksimalkan keamanan Pusat Data Nasional.
Selain itu, menurutnya, yang juga menjadi fokus kementeriannya adalah bagaimana melindungi anak-anak muda Indonesia dari pengaruh buruk internet, terasuk judi online dan pinjaman online ilegal.
“Kita juga akan melihat bagaimana internet ini ramah anak, ada intangible loss, sebagaimana judi online ada intangible loss, atau kehilangan-kehilangan yang kita tidak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik, ada kekerasan anak di situ, trafficking anak, pornografi anak. Ini yang akan kita coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan kata digital. Diluar itu tentu internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga fokus, kemarin kita sudah mencapai 98 persen jangkauan internet se-Indonesia, tetapi dengan 2G. Jadi ada beberapa daerah yang sudah terjangkau tetapi internetnya masih amat pelan. Jadi nanti kita dorong internet yang lebih merata dan cepat,” jelas Meutya.
Luhut Binsar Pandjaitan secara mengejutkan hadir dalam pelantikan menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Luhut dilantik menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Secara singkat kepada wartawan, ia mengaku diminta oleh Prabowo untuk membantu meningkatkan tata kelola nasional lebih baik lagi salah satunya dengan digitalisasi agar lebih efisien.
“Jadi source of revenue kita seperti e-catalog, Simbara, batu bara, nikel, dan kelapa sawit dan juga government technology itu jadi target Presiden Prabowo. Saya pikir kita bisa lakukan lah kalau kita kerjakan bersama-sama. Mestinya 1-2 tahun ini. Quick win Pak Presiden Prabowo saya kira e-catalog versi 6 sudah bisa luncurkan oleh beliau segera dan itu akan membuat 85 persen government procurement ada di sana,” jawab Luhut.
Pengamat: Kabinet Gemuk Potensi Ciptakan Kinerja Tidak Efektif dan Tumpang Tindih Kebijakan
Peneliti Center for Strategy and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal mengungkapkan meskipun kabinet Merah Putih termasuk kabinet gemuk, sebenarnya bisa bekerja secara efektif asalkan ada koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan komunikasi yang baik antar kementerian dan lembaga. Namun, apabila satu hal tidak tercapai, maka akan sulit untuk menghasilkan kinerja yang bagus.
“Sebaliknya apabila belum bisa terlaksana atau hanya satu saja anggaplah sinkronisasi OK, integrasi Ok, koordinasi OK, tetapi koordinasinya buruk, itu akan susah untuk performa yang bagus karena kita tahu sendiri secara normal saja, mengatur mungkin satu kementerian, komunikasi antar menteri, sekjen dan sebagainya itu rumit. Apalagi ini sampai 100, apalagi ada wamen yang lebih dari satu. Saya meragukan, bahwa kabinet ini bisa mencapai performa yang baik,” ungkap Nicky ketika berbincang dengan VOA.
Menurutnya, gemuknya Kabinet Merah Putih tersebut disebabkan karena Prabowo mengakomodasi kepentingan pendukungnya sejak mengikuti kontestasi pilpres pada 2009 hingga akhirnya menang di 2024. Selain itu, Nicky juga menyoroti banyaknya pensiunan TNI dan kepolisian yang ditarik oleh Prabowo ke dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Menurutnya, ia mengibaratkan pemerintahan ini layaknya seperti manajemen kemiliteran.
“Kabinet ini layaknya seperti join staf, ibarat kata kalau dalam posisi perang itu, ini dalam kondisi operasional level untuk membuat strategi tempur atau perang. Jadi orang-orang yang disiapkan adalah orang-orang yang memang tanpa perbedaan pendapat, jadi ketika komando diturunkan ya harus dilaksanakan,” tambahnya.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan kabinet gemuk tersebut berpotensi menciptakan kebijakan yang tumpang tindih, sehingga cenderung akan tidak efektif. Selain itu, berbagai kementerian yang dipecah dan jumlah wakil menteri yang ditambah hingga tiga wakil menteri menjadikan adanya pemborosan dalam APBN.
“Kalau saya melihat terlalu banyaknya ini menjadikan kebijakan nantinya tidak efektif, itu potensinya akan terjadi tumpang tindih kebijakan, kalau yang nomenklaturnya beda yang dulunya satu kemudian dipisah. Itu kemudian menjadi tarik menarik kewenangan,” ungkap Trubus.
Menurutnya, hal tersebut sudah terbukti di era kepemimpinan presiden Joko Widodo dimana satu urusan atau permasalahan ditangani lebih dari satu lembaga dan menimbulkan berbagai permasalahan seperti kasus impor pangan. Pasalnya urusan pangan, katanya dikelola oleh Kementerian Pertanian, Bulog dan badan Pangan Nasional, sehingga terjadilah tumpang tindih kebijakan.
Maka dari itu, Trubus memprediksi kebijakan yang akan dihasilkan dari pemerintahan kali ini, cenderung tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Akan lebih banyak berakrobat kepada kepentingan politiknya saja, artinya kepentingan populisnya jadi bisa saja tersandera, atau kurang mendapat perhatian. Ini yang harus dilihat, karena selama ini belum pernah terjadi sampai segini banyaknya.,” pungkasnya. [gi/ab]
Forum