Para analis dan komentator politik di Filipina mengatakan Presiden Rodrigo Duterte menjalankan kebijakan luar negeri ke arah yang lebih nasionalis, bergeser dari kebijakan para pemimpin sebelumnya.
Bukti lebih lanjut pendekatan Duterte itu disampaikan dalam pidato kepada para pegawai negeri sipil hari Senin (12/9) ketika presiden menyerukan agar para penasihat militer Amerika keluar dari Mindanao selatan di mana tentara Filipina sedang berjuang melawan gerilyawan Muslim. Pasukan khusus Amerika telah berada di wilayah itu untuk membantu operasi kontrateroris sejak tahun 2002.
Duterte mengatakan, "selama kita berteman dengan Amerika, kita tidak akan pernah damai di Mindanao. Kalau begitu kita lebih baik berhenti saja berusaha. "
Duterte mengatakan dia telah lama ingin merombak kembali kebijakan luar negeri, tapi tidak bisa karena dia "tidak menginginkan keretakan dengan Amerika. Tapi mereka harus pergi," katanya, memperingatkan kalau orang Amerika berada di wilayah ini mereka akan disandera atau dibunuh.
Dalam pidatonya, Duterte mengacungkan foto-foto dan laporan yang menunjukkan bahwa pasukan Amerika pada tahun 1906 dituduh melakukan kekejaman terhadap penduduk Muslim dalam pemberontakan melawan pemerintahan Amerika.
Dalam KTT para pemimpin Asia pekan lalu di Laos, Duterte juga menyebut pembunuhan dalam masa kolonial itu, ketika ia menyampaikan pidato yang disiapkan tentang Laut China Selatan. Pertemuan yang dijadwalkan antara Presiden Amerika Barack Obama dan Duerte dalam KTT ASEAN dibatalkan, karena Duterte menyebut Obama sebagai “anak pelacur.”
Pemerintahan Duterte telah berusaha meredakan ketegangan dengan China melalui pembicaraan atas Laut China Selatan yang disengketakan. Presiden Filipina sebelumnya, Benigno Aquino membawa sengketa itu ke pengadilan arbitrase internasional di Den Haag.
Filipina dan Amerika telah memperkuat hubungan militer dalam beberapa tahun terakhir karena ketegangan regional terus meningkat mengenai Laut China Selatan.
Pada tahun 2014, kedua negara menandatangani perjanjian militer baru 10 tahun. Dan pada bulan Maret, sebelum pemilihan Duterte, Amerika dan Filipina menandatangani perjanjian yang membuka jalan bagi kehadiran baru militer Amerika secara permanen, termasuk pembangunan pangkalan di Mindanao, pusat pemberontakan Muslim sejak lama.
Amerika beserta negara-negara lain dan PBB juga mengecam kampanye penumpasan perdagangan narkotika yang dilancarkan Duterte yang telah menewaskan ratusan orang dalam pembunuhan di luar hukum. [sp/isa]
