Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi kepada jajaran polisi dan militer untuk mengamankan pemilihan presiden 2014, di tengah kecemasan sejumlah pihak akan potensi kerusuhan menjelang dan pasca pilpres.
"Saya mendengar sejumlah kecemasan dari berbagai pihak, kalau-kalau terjadi gangguan keamanan. Masyarakat kita yang ada di dalam dan luar negeri juga mengkhawatirkan bahwa kedua capres ini sama-sama imbang, maka kemungkinan bisa terjadi masalah setelah pemungutan suara dilakukan," ujarnya Kamis (3/7), usai memimpin rapat kabinet bidang politik, hukum dan keamanan di kantor Presiden, Jakarta.
Presiden menginstruksikan antara lain kesiapan jajaran Pori dan TNI sebelum dan sesudah hari pemungutan suara, untuk menindak tegas secara adil pelaku kekerasan.
"Pertama instruksi saya adalah, saya minta jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi. Lebih baik siap dalam menghadapi kemungkinan apapun. Yang kedua, sebelum tanggal 9 Juli hingga beberapa hari setelah itu. Atau hingga situasi benar-benar dinyatakan aman, maka jajaran Polri dan TNI siap siaga di seluruh tanah air," ujarnya.
"Yang ketiga untuk mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum, aksi-aksi kekerasan yang bisa saja terjadi. Kita harus adil harus netral, tapi tidak memberikan toleransi."
Presiden dalam instruksinya juga memerintahkan kepada Polri agar membantu penyelenggara pemilu jika ada pelanggaran aturan pemilu seperti politik uang dan intimidasi. Polri dan TNI, tambah Presiden, agar berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dan media massa.
Presiden juga memastikan akan memantau langsung agar pelaksanaan pilpres 2014 dapat berlangsung dengan aman.
"Untuk mengemban tugas semuanya ini saya menginstruksikan Menteri Kordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan agar memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi keamanan. Saya sendiri Presiden Republik Indonesia akan memantau dan melakukan pengawasan secara dekat pemungutan suara dan hari-hari setelah itu," ujarnya.
Di akhir penjelasannya, Presiden menyampaikan keyakinannya terkait netralitas Polri dan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan Pilpres 2014.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman memastikan telah mengedepankan fungsi deteksi dini untuk memantau potensi rusuh atau konflik dalam pelaksanaan pilpres 2014.
"Potensi rusuh itu bisa terjadi dari berbagai sebab, diantaranya dipicu oleh pemberitaan media massa. Kemudian juga masalah-masalah keputusan politik. Sehingga Polri akan kita siagakan terus dengan mengedepankan fungsi deteksi dini," ujarnya.
Kapolri menambahkan, dalam pengamanan pemilihan presiden 2014 dengan nama operasi Mantap Brata melibatkan 1,2 juta personel keamanan, terdiri dari Polri, TNI, dan kesatuan Perlindungan Masyarakat/Linmas.
Komisi III DPR beberapa waktu lalu telah menyetujui biaya pengamanan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 sebesar Rp 1,6 triliun. Jumlah itu sudah termasuk biaya pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden sebesar Rp 16,6 milyar.
