Presiden Iran Hassan Rouhani, Selasa (28/8) gagal meyakinkan parlemen bahwa rencananya akan dapat mengeluarkan negara itu dari kemerosotan ekonomi yang memburuk akibat keluarnya Amerika dari perjanjian nuklir. Hal ini juga semakin mengucilkan pemerintahannya yang relatif moderat di tengah-tengah kemarahan rakyat di berbagai penjuru negara itu.
Baru kedua kalinya dalam sejarah Iran, di mana parlemen memerintahkan seorang presiden yang sedang menjabat untuk hadir di parlemen guna menjawab pertanyaan. Perintah sebelumnya dikeluarkan di tengah-tengah ketidakpuasan yang meluas pada tahun 2011 terkait sanksi-sanksi Barat di pemerintahan Presiden Mahmud Ahmedinejad yang berhaluan keras.
Meskipun Rouhani memperingatkan bahwa “membuat gambaran suram mengenai kehidupan rakyat akan menyebabkan kegelapan lebih jauh,” para legislator menyatakan dalam empat kesempatan terpisah bahwa mereka tidak puas atas jawaban-jawaban Rouhani mengenai resesi Iran, nilai mata uang yang merosot, pengangguran dan penyelundupan.
Masalah-masalah itu kini mungkin akan diajukan ke pengadilan Iran untuk dievaluasi lebih jauh. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi Rouhani bahwa kedudukan politiknya juga merosot. Rouhani sendiri sempat mengakui bahwa pemerintah membuat dan telah melakukan kekeliruan.
Sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979 dan pengambilalihan Kedutaan Besar Amerika di Teheran, Iran menghadapi sanksi-sanksi Amerika. Langkah-langkah ini baru ditingkatkan pada tahun 2000-an karena Barat khawatir program nuklir Iran akan membuatnya memiliki bom atom, hal yang selalu dibantah Teheran. [uh]
