Paparan mengenai kondisi perekonomian disampaikan Presiden Jokowi dalam acara CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11). Dihadapan sekitar 100 CEO dari berbagai perusahaan, Presiden Jokowi menegaskan pemerintahannya akan berupaya meningkatkan perekonomian dengan cepat agar masyarakat Indonesia sejahtera.
Namun menurut presiden, langkah tersebut harus dimulai dari upaya menggunakan anggaran negara tepat sasaran. Ditegaskan presiden, masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi sorotan penting dalam pemerintahan saat ini.
“APBN tahun 2015 yang akan datang kurang lebih Rp 2019 trilyun, Rp 433 trilyun itu untuk subsidi energi, subsidi BBMnya kurang lebih Rp 330 trilyun, sangat besar sekali dan setiap hari itu kita bakar, kita bakar, kita bakar dan kita ndak sadar bahwa kita adalah boros,” jelas Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia harus cepat membangun infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, karena jika lambat, ongkos yang harus dikeluarkan akan semakin mahal.
“Mahal semuanya karena sudah terlambat, itulah keputusan politik. Kalau dulu ada keputusan politik mulai, MRT kita sudah punya, harganya lebih murah, masyarakat bisa menikmati, kita tidak macet. Keputusan politik saya simpel saja. Saya lihat bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat, ya saya putuskan. Saya ndak pernah berpikir rumit-rumit. Mana hitungannya, saya pelajari, saya putuskan secepat-cepatnya. Sebetulnya kita perhatian seperti itu juga gampang,” imbuh Presiden.
Upaya meningkatkan perekonomian harus didukung berbagai sektor, dan menurut Presiden Jokowi, utamanya adalah investasi. Pemerintah berjanji akan mempermudah birokrasi terkait penanaman modal.
“Saya sudah berikan target dalam tiga sampai enam bulan yang namanya nasional one stop service harus jadi. Ingin izin itu hanya ke satu kantor, tidak dari kementerian ini pindah kementerian ini, capek dijalan. Tetapi investasi itu harus diarahkan agar mendorong hilirisasi dan yang kita ekspor bukan bahan-bahan mentah tetapi barang-barang jadi. Minimal barang setengah jadi sehingga nilai tambah itu ada di negara kita. Lapangan pekerjaan itu ada di negara kita,” jelas Presiden Joko Widodo.
Untuk itu ditegaskan Presiden Jokowi, pemerintah sangat berharap minat para investor berinvetasi di Indonesia terus meningkat.
Pada kesempatan sama, Direktur Utama Bank BNI, Gatot Soewondo mengatakan, yang dibutuhkan para investor adalah stabilitas politik dalam negeri, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondusif atau tidaknya iklim investasi di Indonesia.
“Pada pengalaman kami dalam mengelola perusahaan faktor ekonomi relatif dapat dikelola dengan baik, namun faktor politik yang dalam perkembangannya sangat dinamis. Sejujurnya kami mengalami kesulitan dalam menyikapinya, politik dan perkembangan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dan kami berpendapat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeseninambungan dibutuhkan stabilitas politik yang sustainable,” kata Gatot Soewondo.
