Presiden Joko Widodo saat berbicara di Leaders' Retreat Sesi II, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman, Jumat (7/7) menyampaikan dua topik pembahasan, yaitu tentang perdagangan global dan pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan ketahanan energi.
Jokowi dalam pidatonya menyampaikan komitmen tinggi Indonesia dalam pelaksanaan Agenda 2030 yaitu pengendalian perubahan iklim dan transisi energi. Presiden Jokowi mengaku telah memimpin berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan Agenda 2030.
“Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs,” kata Presiden di Hamburg Messe Und Congress, Jumat (7/7).
Pada pekan depan, Indonesia lanjut Jokowi, akan menggunakan forum PBB di untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review.
Dalam KTT G20, Presiden Widodo juga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim lanjut Jokowi, Indonesia akan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim antara lain dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektar gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
“Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce reuse recycle sebesar 30 persen pada 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70 persen hingga tahun 2025,” ujar Presiden.
Dalam proses transisi energi, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia berkomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.
Jokowi menegaskan agar negara-negara G20 tidak mundur dari komitmen Agenda 2030 yakni tentang pengendalian perubahan iklim dan transisi energi.
Untuk tema perdagangan bebas, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengapresiasi upaya OECD dan negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Dengan memfasilitasi Automatic Exchange of Information (AEoI), dan mengimplementasi Multilateral Instrument (MLI).
Presiden memastikan bahwa AEoI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat.
“Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan. Dari USD366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21 persen adalah aset yang disembunyikan di luar negeri,” ucap Presiden. [aw/eis]
