Presiden Mesir Mohamed Morsi telah membatalkan dekrit yang dikeluarkannya bulan lalu yang memberinya kekuasaan darurat yang sangat besar untuk meredakan ketegangan politik dan kekerasan yang melanda negara itu.
Tapi seorang juru bicara hari Sabtu di Kairo mengatakan referendum rancangan tentang konstitusi yang kontroversial itu akan berlangsung sesuai rencana tanggal 15 Desember.
Belum ada tanggapan resmi oposisi mengenai pembatalan dekrit itu dan tidak jelas apa dampak pengumuman itu pada kelompok-kelompok oposisi yang meningkatkan demonstrasi di ibukota.
Dua isu, dekrit itu dan referendum merupakan inti demonstrasi anti Morsi yang telah mengguncang negara itu selama hampir dua minggu ini. Payung oposisi liberal, sekuler dan pendukung rejim sebelumnya mengklaim rancangan konstitusi itu dipaksakan oleh pendukung presiden Morsi yang Islamis tanpa partisipasi oposisi. Mereka menuntut pembatalan referendum itu dan rancangan UUD baru disusun dengan masukan dari oposisi.
Para pemimpin oposisi juga menuduh Presiden Morsi menggunakan dekrit 22 November untuk menciptakan apa yang mereka katakan mirip dengan kekuasaan mantan presiden Hosni Mubarak yang tersingkir.
Perkembangan-perkembangan terbaru itu diumumkan setelah pertemuan sehari penuh antara pendukung Islamis utama presiden dan delegasi kelompok-kelompok oposisi.
Sementara itu, koalisi yang terdiri dari Ikhwanul Muslimin dan partai-partai Islamis Mesir lainnya menolak tuntutan oposisi untuk menunda referendum tanggal 15 Desember mengenai rancangan konstitusi yang kontroversial.
Seorang anggota senior Ikhwanul Muslimin, , Khairat al-Shater, hari Sabtu mengatakan referendum itu harus berjalan sesuai jadwal tanpa perubahan atau penundaan.
Pengumuman itu keluar sementara krisis politik di Mesir memasuki minggu ketiga.
Dalam sejumlah demonstrasi selama dua minggu terakhir, penentang Presiden Mesir, Mohamed Morsi bentrok dengan pendukungnya mengenai dekrit yang memberi presiden itu kekuasaan luar biasa dan mengenai rencana referendum 15 Desember.
Morsi hari Sabtu menghimbau apa yang disebutnya “dialog komprehensif” dengan oposisi. Tapi para pemimpin oposisi mengatakan perundingan dengan pemerintah Morsi tidak bisa dimulai sampai dekrit itu dicabut atau referendum itu dibatalkan.
Militer Mesir hari Sabtu mengatakan mendukung dialog untuk menyelesaikan perbedaan politik.
Tapi seorang juru bicara hari Sabtu di Kairo mengatakan referendum rancangan tentang konstitusi yang kontroversial itu akan berlangsung sesuai rencana tanggal 15 Desember.
Belum ada tanggapan resmi oposisi mengenai pembatalan dekrit itu dan tidak jelas apa dampak pengumuman itu pada kelompok-kelompok oposisi yang meningkatkan demonstrasi di ibukota.
Dua isu, dekrit itu dan referendum merupakan inti demonstrasi anti Morsi yang telah mengguncang negara itu selama hampir dua minggu ini. Payung oposisi liberal, sekuler dan pendukung rejim sebelumnya mengklaim rancangan konstitusi itu dipaksakan oleh pendukung presiden Morsi yang Islamis tanpa partisipasi oposisi. Mereka menuntut pembatalan referendum itu dan rancangan UUD baru disusun dengan masukan dari oposisi.
Para pemimpin oposisi juga menuduh Presiden Morsi menggunakan dekrit 22 November untuk menciptakan apa yang mereka katakan mirip dengan kekuasaan mantan presiden Hosni Mubarak yang tersingkir.
Perkembangan-perkembangan terbaru itu diumumkan setelah pertemuan sehari penuh antara pendukung Islamis utama presiden dan delegasi kelompok-kelompok oposisi.
Sementara itu, koalisi yang terdiri dari Ikhwanul Muslimin dan partai-partai Islamis Mesir lainnya menolak tuntutan oposisi untuk menunda referendum tanggal 15 Desember mengenai rancangan konstitusi yang kontroversial.
Seorang anggota senior Ikhwanul Muslimin, , Khairat al-Shater, hari Sabtu mengatakan referendum itu harus berjalan sesuai jadwal tanpa perubahan atau penundaan.
Pengumuman itu keluar sementara krisis politik di Mesir memasuki minggu ketiga.
Dalam sejumlah demonstrasi selama dua minggu terakhir, penentang Presiden Mesir, Mohamed Morsi bentrok dengan pendukungnya mengenai dekrit yang memberi presiden itu kekuasaan luar biasa dan mengenai rencana referendum 15 Desember.
Morsi hari Sabtu menghimbau apa yang disebutnya “dialog komprehensif” dengan oposisi. Tapi para pemimpin oposisi mengatakan perundingan dengan pemerintah Morsi tidak bisa dimulai sampai dekrit itu dicabut atau referendum itu dibatalkan.
Militer Mesir hari Sabtu mengatakan mendukung dialog untuk menyelesaikan perbedaan politik.
