Peru terjerumus ke dalam krisis politik setelah Presiden Martín Vizcarra membubarkan Kongres pada hari Senin (30/9). Vizcarra mengumumkan keputusan itu dalam pidato yang ditayangkan TV pada Senin malam (30/9), dengan menyebut alasan keputusan parlemen untuk mengangkat anggota baru Mahkamah Konstitusi. Sedikitnya enam kandidat untuk mahkamah beranggotakan tujuh orang itu telah dituduh melakukan berbagai pelanggaran kriminal.
Para legislator yang marah segera menyusun resolusi yang menskors Vizcarra dari jabatannya dan menunjuk Wakil Presiden Mercedes Araoz untuk menggantikannya. Tetapi tindakan mereka dianggap batal demi hukum, karena Vizcarra telah lebih dulu membubarkan Kongres.
Vizcarra dan Kongres, yang dikuasai partai oposisi Kekuatan Rakyat, berselisih terkait reformasi antikorupsi presiden dan desakannya untuk mengadakan pemilu dini tahun depan. Vizcarra menjabat presiden tahun lalu setelah mundurnya Pedro Pablo Kuczynski, yang terlibat skandal suap besar-besaran yang melibatkan perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht.
Kekuatan Rakyat dipimpin mantan kandidat presiden Keiko Fujimori, puteri mantan presiden diktator Alberto Fujimori. Keiko sendiri sedang berada di penjara sambil menghadapi persidangan atas tuduhan dalam kasus terkait Odebrecht.
Dalam suatu kesepakatan untuk meringankan tuntutan dengan Departemen Kehakiman AS pada Desember 2016, Odebrecht mengaku telah memberi suap sekitar 800 juta dolar untuk para pejabat di berbagai negara Amerika Selatan, termasuk 29 juta dolar di Peru. [uh/ab]
