Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar akan mengadakan pembicaraan perdamaian langsung hari Jumat (9/5) untuk pertama kalinya sejak pertempuran dan kekerasan etnis pecah pada bulan Desember.
Machar tiba di ibukota Ethiopia Kamis malam (8/5). Presiden Kiir tiba hari Jumat (9/5) untuk memulai pembicaraan yang dimediasi oleh blok Afrika timur IGAD.
Negosiasi antara pemberontak dan delegasi pemerintah telah berlangsung selama beberapa bulan dengan sedikit kemajuan. Presiden Kiir sepakat untuk menghadiri pembicaraan dengan mantan wakil presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Sudan Selatan pekan lalu.
Tak lama setelah kunjungan, Amerika Serikat mengumumkan sanksi pertama berkaitan dengan konflik Sudan Selatan. Sanksi tersebut menarget pemerintah dan pemimpin pemberontak terkait dengan kekerasan yang telah menyebabkan ribuan orang tewas sejak pertengahan Desember dan menyebabkan lebih dari satu juta orang lain mengungsi. Kerusuhan itu dipicu oleh sengketa kekuasaan antara Presiden Kiir dan Machar.
Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis (8/5), PBB mengatakan ada "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia internasional dan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi .
Misi PBB di Sudan Selatan mengatakan pelanggaran termasuk pembunuhan di luar hukum , penghilangan paksa dan perkosaan.
Machar tiba di ibukota Ethiopia Kamis malam (8/5). Presiden Kiir tiba hari Jumat (9/5) untuk memulai pembicaraan yang dimediasi oleh blok Afrika timur IGAD.
Negosiasi antara pemberontak dan delegasi pemerintah telah berlangsung selama beberapa bulan dengan sedikit kemajuan. Presiden Kiir sepakat untuk menghadiri pembicaraan dengan mantan wakil presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Sudan Selatan pekan lalu.
Tak lama setelah kunjungan, Amerika Serikat mengumumkan sanksi pertama berkaitan dengan konflik Sudan Selatan. Sanksi tersebut menarget pemerintah dan pemimpin pemberontak terkait dengan kekerasan yang telah menyebabkan ribuan orang tewas sejak pertengahan Desember dan menyebabkan lebih dari satu juta orang lain mengungsi. Kerusuhan itu dipicu oleh sengketa kekuasaan antara Presiden Kiir dan Machar.
Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis (8/5), PBB mengatakan ada "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia internasional dan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi .
Misi PBB di Sudan Selatan mengatakan pelanggaran termasuk pembunuhan di luar hukum , penghilangan paksa dan perkosaan.
