Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan, Jumat (23/10), di kantornya di Jakarta, memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak mengeluarkan izin baru untuk pengelolaan lahan gambut yang menjadi pemicu kebakaran hutan.
"Yang pertama one map policy harus jalan. Kemudian yang kedua, untuk yang di lahan gambut, ini saya perlu sampaikan ke menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Kemudian segera lakukan restorasi gambut. Yang ketiga peninjauan izin-izin lama. Kita harus keras. Yang belum dibuka, tidak boleh dibuka," ujarnya.
Presiden Jokowi juga prihatin dengan masalah kesehatan bayi dan anak-anak yang selama dua bulan ini terkena asap pekat akibat kebakaran hutan. Presiden meminta kepada jajaran menteri terkait agar menyiapkan tempat pengungsian khusus untuk bayi dan anak dengan kondisi yang sehat, dilengkapi alat pembersih udara. Kantor-kantor bupati dan walikota akan digunakan sebagai tempat pengungsian, ujarnya.
"Yang berkaitan dengan anak dan bayi, ini untuk menteri kesehatan, saya kira tidak perlu dievakuasi ke luar kota. Karena bisa saja evakuasi itu dilakukan di kota itu. Mungkin bisa saja di kantor bupati atau di kantor lainnya yang bisa dipakai untuk bayi dan anak. Diberi penutup air conditioning (AC) dan untuk pembersih udara," katanya.
Untuk pendidikan anak-anak, Presiden meminta agar menteri pendidikan turun langsung agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi juga telah memutuskan untuk meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, di bawah koordinasi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan.
"Sehingga dengan demikian Menkopolhukam yang seharusnya persiapan berangkat ke Amerika, beliau tidak boleh berangkat. Karena harus menyelesaikan dan bertanggung jawab di lapangan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan telah menyiapkan kapal perang TNI yang disiagakan di perairan Kalimantan dan Sumatera, untuk mengungsikan warga korban asap jika dibutuhkan.
"Kami siapkan ada enam kapal TNI. Tiga atau dua di Kalimantan. Tergantung Panglima TNI menempatkannya. Dan kemudian di pantai Sumatera," ujarnya.
Luhut menambahkan, meski upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan, namun dirinya tidak bisa memastikan kapan api bisa dipadamkan secara total dalam waktu dekat.
"Operasi-operasi water bombing semua jalan. Operasi-operasi darat semua jalan. Tapi apa ini bisa dipadamkan? Saya ingin mengatakan pada Anda, tidak akan mungkin kita padamkan untuk satu atau tiga minggu ke depan. Karena kita harus bersama-sama nanti dengan hujan," ujarnya.
Luhut mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan memutuskan penerapan status dalam penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap.
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan beberapa aktivis dari lembaga lingkungan hidup lainnya, termasuk GreenPeace wilayah Asia Tenggara, juga menemui Presiden Jokowi untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta dampak yang ditimbulkan.
"Kami melihat ada tindakan yang cukup konkret dari pemerintah saat ini. Yang ini sebenarnya berasal dari kesalahan tata kelola sumber daya alam kita yang sudah berlangsung beberapa dekade. Jadi ini adalah semacam dampak akibat proses akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung dari rezim ke rezim," ujar Nurhidayati, aktivis dari WALHI.
Bencana asap di Sumatera dan Kalimantan tercatat sebagai yang terburuk sepanjang sejarah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sudah ada 10 orang yang meninggal akibat asap. Sementara itu berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dari Juli hingga Oktober mencapai 450.431 orang. [em]
