BANGKOK —
Presiden Burma Thein Sein mengatakan tata pemerintahan yang buruk dan korupsi dari era pemerintahan militer memperlambat upaya reformasi. Thein Sein mendesak perubahan prilaku ke "strategi pembangunan berdasarkan rakyat". Namun, para analis politik mengatakan reformasi terhadap pemerintahan militer yang buruk selama puluhan tahun tidak akan mudah.
Dalam pidato mengenai kebijakan di depan para menteri dan para pemimpin setempat, Presiden Thein Sein mengemukakan tentang peralihan yang cukup berhasil dalam dua tahun terakhir dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil.
Disiarkan secara langsung dan secara nasional melalui TV dan radio, ia menonjolkan kemajuan dalam reformasi politik dan ekonomi yang mendatangkan pujian internasional dan investasi.
Tetapi, Presiden Thein Sein menegaskan bahwa Burma masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangganya baik dalam bidang sosial dan ekonomi dan pemerintahan Burma tidak memenuhi standar internasional. Dia mengatakan tantangan menuju reformasi yang demokratis masih sangat besar.
Menurut Thein Sein mengatakan keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai perbaikan dalam politik dan perekonomian negara, tergantung pada efektivitas mekanisme pemerintah.
Presiden mengkritik para pejabat atas kinerja yang buruk dan mempertahankan praktek-praktek yang sama dan pola pikir yang lazim digunakan di bawah kekuasaan militer.
Dia mengatakan para pejabat lokal khususnya tidak transparan, gagal untuk mendengarkan suara rakyat, dan membuat serta menjalankan peraturan dan kebijakan.
Sebagai akibatnya, menurut Thein Sein, korupsi terjadi di kalangan pejabat dan hal itu memperlambat mekanisme pemerintah. Oleh karena itu, sistem manajemen dan pemerintahan lemah dan karakteristik serta kualitas pemerintahan juga lemah.
Analis politik mengatakan pidatonya merupakan langkah signifikan yang bertujuan menjaga momentum reformasi. Namun, juga berisiko mendatangkan kecaman dari militer garis keras dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam sistem pemerintahan sebelumnya.
Thitinan Pongsudhirak adalah direktur Institut Kajian Keamanan dan Internasional di Bangkok. Dia mengatakan karena presiden yang berusia 67 tahun itu tidak berencana untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan selanjutnya dia bisa mengambil lebih banyak risiko dengan kredibilitas yang dimilikinya.
Untuk mendorong tata pemerintahan yang baik dan mengurangi keluhan publik, presiden Thein Sein mengumumkan rencana untuk membentuk Dewan Kota di seluruh penjuru negara yang akan terdiri dari tokoh pejabat, masyaraka, pengusaha, serta aktivis. Mereka akan memiliki kekuatan untuk membahas, memutuskan dan menerapkan masalah-masalah lokal yang sebelumnya ditangani oleh para pejabat kota.
Aung Thu Nyein adalah direktur organisasi ilmuwan Vahu Development Institute. Dia mengatakan presiden ingin menanggalkan kekuasaan terpusat dan politik yang dipimpin militer.
Para penguasa militer Burma pada masa lalu dikutip mengatakan pemberontakan etnis yang sedang berlangsung sebagai bagian dari pembenaran untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Dalam pidatonya, Presiden Thein Sein mengemukakan kemajuan dengan kelompok etnis bersenjata dalam mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja dengan pemerintah. Dia mengatakan Burma tidak akan dapat menikmati perdamaian dan pembangunan tanpa rekonsiliasi nasional.
Dalam pidato mengenai kebijakan di depan para menteri dan para pemimpin setempat, Presiden Thein Sein mengemukakan tentang peralihan yang cukup berhasil dalam dua tahun terakhir dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil.
Disiarkan secara langsung dan secara nasional melalui TV dan radio, ia menonjolkan kemajuan dalam reformasi politik dan ekonomi yang mendatangkan pujian internasional dan investasi.
Tetapi, Presiden Thein Sein menegaskan bahwa Burma masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangganya baik dalam bidang sosial dan ekonomi dan pemerintahan Burma tidak memenuhi standar internasional. Dia mengatakan tantangan menuju reformasi yang demokratis masih sangat besar.
Menurut Thein Sein mengatakan keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai perbaikan dalam politik dan perekonomian negara, tergantung pada efektivitas mekanisme pemerintah.
Presiden mengkritik para pejabat atas kinerja yang buruk dan mempertahankan praktek-praktek yang sama dan pola pikir yang lazim digunakan di bawah kekuasaan militer.
Dia mengatakan para pejabat lokal khususnya tidak transparan, gagal untuk mendengarkan suara rakyat, dan membuat serta menjalankan peraturan dan kebijakan.
Sebagai akibatnya, menurut Thein Sein, korupsi terjadi di kalangan pejabat dan hal itu memperlambat mekanisme pemerintah. Oleh karena itu, sistem manajemen dan pemerintahan lemah dan karakteristik serta kualitas pemerintahan juga lemah.
Analis politik mengatakan pidatonya merupakan langkah signifikan yang bertujuan menjaga momentum reformasi. Namun, juga berisiko mendatangkan kecaman dari militer garis keras dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam sistem pemerintahan sebelumnya.
Thitinan Pongsudhirak adalah direktur Institut Kajian Keamanan dan Internasional di Bangkok. Dia mengatakan karena presiden yang berusia 67 tahun itu tidak berencana untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan selanjutnya dia bisa mengambil lebih banyak risiko dengan kredibilitas yang dimilikinya.
Untuk mendorong tata pemerintahan yang baik dan mengurangi keluhan publik, presiden Thein Sein mengumumkan rencana untuk membentuk Dewan Kota di seluruh penjuru negara yang akan terdiri dari tokoh pejabat, masyaraka, pengusaha, serta aktivis. Mereka akan memiliki kekuatan untuk membahas, memutuskan dan menerapkan masalah-masalah lokal yang sebelumnya ditangani oleh para pejabat kota.
Aung Thu Nyein adalah direktur organisasi ilmuwan Vahu Development Institute. Dia mengatakan presiden ingin menanggalkan kekuasaan terpusat dan politik yang dipimpin militer.
Para penguasa militer Burma pada masa lalu dikutip mengatakan pemberontakan etnis yang sedang berlangsung sebagai bagian dari pembenaran untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Dalam pidatonya, Presiden Thein Sein mengemukakan kemajuan dengan kelompok etnis bersenjata dalam mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja dengan pemerintah. Dia mengatakan Burma tidak akan dapat menikmati perdamaian dan pembangunan tanpa rekonsiliasi nasional.
