Presiden Donald Trump mengatakan militer Amerika tidak lagi memperbolehkan kaum transgender bertugas dalam berbagai kapasitas di kemiliteran. Keputusan ini mengubah kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Barack Obama setahun yang lalu.
Dalam serangkaian komentar di Twitter, Trump mengatakan hari Rabu, setelah berkonsultasi dengan para jenderal dan para ahli militer, dia memerintahkan angkatan bersenjata untuk tidak lagi menerima calon yang transgender .
"Militer kita harus fokus untuk mendapat kemenangan yang luar biasa dan tidak bisa dibebani dengan biaya pengobatan yang besar dan gangguan luar biasa yang disebabkan transgender dalam melakukan tugas-tugas kemiliteran," tulis Trump.
Presiden Trump tidak mengatakan bagaimana kelanjutan kaum transgender yang sudah menjadi anggota militer Amerika - yang jumlahnya sekitar 4.000 orang, menurut penelitian oleh Rand Corp.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan bahwa Trump akan " bekerja sama" dengan Departemen Pertahanan untuk "secara hukum menentukan" nasib anggota militer transgender yang sudah berada dalam kemiliteran.
Dia menolak pertanyaan wartawan yang mengatakan apakah Trump telah melanggar janji kampanye pemilihan untuk mendukung komunitas transgender. Presiden merasa keputusannya adalah "yang terbaik untuk militer," kata Sanders.
Selain para anggota tentara yang dikenal sebagai transgender, para pejabat pertahanan mengatakan ada sekitar 250 personil militer yang diyakini sedang melakukan transisi ke jenis kelamin lain dari yang mereka miliki ketika lahir.
Pengumuman Trump keluar satu hari sebelum batas waktu bagi militer untuk memperbarui peraturan medisnya bagi personil transgender, tetapi Pentagon tampaknya terkejut ketika presiden menyampaikan komentar-komentar Twitternya.
Departemen Pertahanan mengatakan mereka mengarahkan semua pertanyaan tentang perubahan dalam kebijaksanaan tersebut pada Gedung Putih.
Departemen Pertahanan Amerika mengatakan akan "terus bekerja sama dengan Gedung Putih untuk menyelesaikan pedoman baru yang diberikan oleh Panglima tertinggi," dan kemudian memberitahu para pejabat militer. (SP/II)
