Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengambil langkah kontroversial dengan menunjuk Presiden Zimbabwe Robert Mugabe sebagai duta untuk membantu menangani penyakit-penyakit tidak menular, seperti serangan jantung, stroke dan asma di Afrika.
Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, orang Afrika pertama yang memimpin badan PBB tersebut, mendapat banyak kritik dari para aktivis HAM internasional dan kalangan lainnya atas penunjukan tersebut.
Hillel Neuer, direktur eksekutif UN Watch yang berbasis di Jenewa, mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah Robert Mugabe telah berlaku brutal terhadap para aktivis HAM, menindas pembangkang demokrasi serta membuat kawasan penghasil pangan di Afrika itu dan sistem kesehatannya menjadi gagal berfungsi.
Ia menambahkan, gagasan bahwa PBB sekarang membuat Zimbabwe sebagai pendukung kuat kesehatan benar-benar memuakkan.
Dr. Jeremy Farrar, direktur Wellcome Trust, sebuah badan amal Inggris mengemukakan, keputusan menunjuk Robert Mugabe sebagai Duta WHO sangat keliru dan mengecewakan. Mugabe, katanya, gagal dalam segala hal untuk mewakili nilai-nilai yang harus dimiliki WHO.
Sementara itu Iain Levine, direktur program Human Rights Watch, melalui Twitter menyatakan, mengingat catatan HAM Mugabe yang mengerikan, menyebutnya sebagai duta apapun itu mempermalukan WHO dan Doktor Tedros.
Penunjukan itu menggelikan, kata Obert Gutu, juru bicara bagi MDC, partai oposisi utama di Zimbabwe. “Mugabe menghancurkan sistem layanan kesehatan kami. Ia dan keluarganya keluar negeri untuk berobat di Singapura setelah ia membiarkan rumah-rumah sakit umum kami runtuh,” ujarnya.
Namun Dirjen WHO Tedros memuji Zimbabwe sebagai “negara yang menempatkan layanan kesehatan universal dan promosi kesehatan sebagai pusat kebijakannya untuk memberi layanan kesehatan bagi semua orang.”
Mugabe yang kini berusia 93 tahun adalah kepala negara tertua di dunia. Ia memimpin Zimbabwe sejak negara itu merdeka pada tahun 1980, tetapi ia menghadapi seruan yang kian banyak untuk mundur. Protes berkobar tahun lalu terkait pelanggaran HAM sementara ekonomi negara itu merosot ke tingkat terendahnya. [uh]
