Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) secara resmi dimulai pada Kamis (9/12) diawali dengan pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama yang berlangsung dari 9-10 Desember 2021. Dalam Presidensi G20 ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) mendorong pembahasan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan yaitu koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global. Lalu, upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian untuk mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.
"COVID-19 memengaruhi cukup sangat fundamental dan struktural dari perekonomian dunia. Tidak semua sektor bisa segera pulih dan sehat. Maka kita harus melihat sektor mana yang pengaruh COVID-19 itu jauh lebih dalam dan parah. Bagaimana kita bisa memperbaiki untuk pulih kembali, ini menjadi perhatian di dalam Presidensi G20," kata Sri Mulyani, Kamis (9/12).
Kemudian, agenda prioritas dalam jalur keuangan selanjutnya adalah penguatan sistem pembayaran di era digital, dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Lalu, peningkatan sistem keuangan yang inklusif, dan agenda perpajakan internasional.
Recover Together, Recover Stronger
Menurut Sri Mulyani, G20 ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global serta memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi.
"Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger," ujarnya.
Sementara, Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pertemuan awal ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global baik dalam jangka pendek maupun panjang.
"Pertemuan FCBD hari ini melibatkan kehadiran menteri keuangan dari beberapa negara yang membahas berbagai agenda prioritas dalam menghadapi tantangan perekonomian," ujarnya.
Lanjut Perry, agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 relevan dengan tugas BI, antara lain kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter, penerapan regulasi di sektor keuangan yang harus memperhatikan kesiapan sektor keuangan.
"Lalu, digitalisasi sistem pembayaran, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC)," katanya.
Penguatan Global Financial Safety Net
Dalam Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan beberapa legacy issues di antaranya mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global. Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN), dan meningkatkan arus modal. Lalu, melanjutkan inisiatif kesenjangan data dan meningkatkan reformasi regulasi sektor keuangan.
Selanjutnya, memperkuat pengelolaan serta transparansi utang, mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian, optimalisasi dukungan pembiayaan dari Bank pembangunan multilateral (MDBs).
Lalu, memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi. Terakhir, melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah seperti di kawasan Afrika.
Prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan domestik serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak baik negara maju maupun berkembang. [aa/em]
