Prestasi siswa Indonesia usia 15 tahun berada pada peringkat 10 terbawah dari 79 negara yang disurvei dalam tiga mata pelajaran yaitu matematika, membaca, dan sains. Hasil itu menunjukkan masalah kualitas pendidikan di Indonesia, negara dengan penduduk terpadat di Asia Tenggara.
"Ini peringatan bagi kita semua dalam sektor pendidikan," ujar Totok Amin Soefijanto, pakar kebijakan pada Universitas Paramadina di Jakarta.
Guru yang kurang berkualitas adalah masalah utama. 65% Siswa yang disurvei Program for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Siswa Internasional mengatakan guru mereka jarang memberi umpan balik langsung kepada mereka. Satu dari lima guru secara berkala mangkir, menurut Bank Dunia pada tahun 2017. Pemerintah telah melakukan uji kompetensi guru dan pada tahun 2015, skor rata-rata untuk hampir tiga juta guru yang mengikuti tes itu adalah 53 persen, menurut hasil analisis University of Melbourne, Profesor Andrew Rosser.
Desentralisasi menjadi tantangan lain untuk memperbaiki pendidikan. Semasa pemerintahan Suharto, tahun 1965 hingga 1998, sistem sekolah sangat terpusat. Tetapi setelah menjadi demokrasi penuh, kebijakan pendidikan perlahan diserahkan ke pemerintah daerah. Geografis Indonesia yang terdiri dari lebih 15 ribu pulau, menyulitkan penegakan hal-hal seperti kurikulum standar atau kualifikasi guru.
"Kami juga kesulitan dalam hal ketidakadilan geografis, karena kami memiliki banyak daerah terpencil," ujar pekerja sosial dan aktivis yang berbasis di Jakarta, Ryan Febrianto.
Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dalam laporannya mencatat, hasil tahun lalu "harus dilihat dalam konteks langkah besar yang telah diambil Indonesia dalam meningkatkan partisipasi anak bersekolah."
Dari tahun 2001 hingga 2018, cakupan sampel PISA melonjak dari 46 persen menjadi 85 persen dari siswa berusia 15 tahun. Menurut penulis laporan, ketika memperhitungkan kelemahan pendatang baru ke dalam sistem sekolah, fakta bahwa hasil Indonesia relatif stabil selama periode ini sebenarnya menunjukkan bahwa "Indonesia mampu menaikkan kualitas sistem pendidikannya."
Kepada harian Kompas, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan hasil PISA "tidak boleh dikemas sebagai berita baik" dan mengimbau "perubahan paradigma" dalam standar pendidikan. Ia mengumumkan pekan ini bahwa Ujian Nasional akan diganti Penilaian Kompetensi Minimum yang menguji siswa dalam keterampilan matematika dan membaca.(ka/jm)
