Protes terhadap Rancangan Undang-Undang kewarganegaraan yang kontroversial di India berlanjut hari Minggu (22/12) meskipun pemerintah melarang demonstrasi. Setidaknya 23 orang tewas dalam hampir dua pekan demonstrasi dan kekerasan setelah parlemen India mengeluarkan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan yang dinilai kritikus anti-Muslim.
Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan rapat umum untuk Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis-Hindu di mana ia membela RUU tersebut dan meminta warga agar menghormati keputusan pemerintah.
Undang-undang baru itu memungkinkan umat Hindu, Kristen, dan minoritas agama lain yang secara ilegal berada di India untuk menjadi warga negara, asalkan bisa membuktikan bahwa mereka dianiaya karena agama mereka di Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun, undang-undang baru itu tidak berlaku bagi umat Islam.
Sebagian besar kematian dalam demonstrasi beberapa pekan ini terjadi di negara bagian Uttar Pradesh, di mana sekitar 20 % populasi di sana adalah Muslim.
Protes itu dimulai di universitas yang mayoritas mahasiswanya adalah Muslim seperti Jamia Millia tetapi meluas ketika warga dan akademisi bergabung. Bintang-bintang Bollywood turut menentang undang-undang baru itu dalam demonstrasi besar-besaran di ibukota keuangan India, Mumbai, hari Kamis.(ka/ii)
