Ratusan demonstran menduduki tangga sebuah masjid ikonik di ibukota India, New Delhi, Jumat (17/1), untuk memprotes undang-undang baru mengenai kewarganegaraan yang mengecualikan imigran Muslim.
Demonstran membawa poster-poster dan meneriakkan slogan-slogan yang menuduh pemerintah nasionalis Hindu pimpinan PM Narendra Modi menjalankan kebijakan yang bertujuan memaksa orang-orang untuk membuktikan kewarganegaraan mereka serta membuat Muslim dan orang-orang lain dari kelompok masyarakat terpinggirkan berisiko.
Protes di Masjid Jama yang dibangun pada abad ke-17 itu dipimpin oleh Chandrashekhar Azad, ketua Bhim Army, partai politiknya Dalit, kasta terendah dalam agama Hindu.
“Kami akan melanjutkan protes menentang undang-undang itu sampai undang-undang tersebut dibatalkan,” kata Azad sewaktu ia dan ratusan pendukungnya membacakan mukadimah konstitusi, yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama.
Azad ditangkap pada 21 Desember setelah memimpin protes serupa di anak tangga masjid. Ia dituduh menyulut kekerasan sewaktu protes itu berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan polisi. Pengadilan di New Delhi memerintahkan pembebasannya dari penjara pada Kamis lalu. Pengadilan memintanya untuk meninggalkan ibukota dalam waktu 24 jam setelah pembebasannya dan berada di luar kota itu selama empat pekan.
Ulama Masjid Jama mengeluarkan pengumuman sebelum salat Jumat yang mengomentari tentang 16 Muslim yang tewas di Uttar Pradesh bulan lalu dalam protes menentang undang-undang baru itu.
“Nyawa pemuda Muslim yang hliang dalam kekerasan di Uttar Pradesh tidak boleh terbuang sia-sia,” kata Syed Ahmed Bukhari kepada ribuan jemaah. Ia menambahkan orang-orang harus menyuarakan tentangan mereka terhadap undang-undang itu dengan cara damai.
Undang-undang baru itu memberi jalur naturalisasi bagi imigran dari Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan, kecuali jika mereka Muslim. Undang-undang ini memicu protes dan bentrokan di berbagai penjuru India yang menewaskan 23 orang. [uh/lt]
