Presiden Rusia Vladimir Putin bermaksud menghadiri KTT G20 di Bali pada akhir tahun ini dan mendapatkan dukungan dari Beijing pada Rabu (23/3), berlawanan dengan seruan beberapa anggota G20 untuk mendepak Rusia dari kelompok tersebut.
Amerika Serikat (AS) dan sekutu Baratnya sedang mengevaluasi apakah Rusia harus tetap berada dalam Kelompok Dua Puluh negara ekonomi arus utama setelah invasinya ke Ukraina, sumber yang terlibat dalam diskusi itu mengatakan kepada Reuters.
Namun, setiap tawaran untuk mengecualikan Rusia kemungkinan akan diveto oleh negara lain dalam kelompok itu, bahkan meningkatkan kemungkinan bahwa sejumlah negara malah memilih untuk pertemuan G20 itu, kata sumber tersebut.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva, yang saat ini memegang presidensi G20, mengatakan bahwa Putin bermaksud melakukan perjalanan ke Bali untuk KTT G20 pada bulan November.
"Itu akan tergantung pada banyak, banyak hal, termasuk situasi COVID, yang semakin baik. Sejauh ini, niatnya adalah ... dia ingin," kata Vorobieva dalam konferensi pers.
Ketika ditanya tentang kemungkinan Rusia dapat dikeluarkan dari G20, dia mengatakan bahwa kelompok itu adalah forum untuk membahas masalah ekonomi dan bukan krisis seperti Ukraina.
"Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi ini. Sebaliknya, tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya."
Kementerian Luar Negeri menolak mengomentari seruan agar Rusia dikeluarkan dari G20.
Rusia meluncurkan invasi ke tetangga selatannya pada 24 Februari.
Vorobieva mendesak Indonesia untuk tidak terombang-ambing oleh tekanan dari negara-negara Barat.
“Kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang diterapkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga banyak negara lain di dunia oleh Barat,” kata Vorobieva. Ia menambahkan Rusia secara aktif mengambil bagian dalam semua pertemuan G20.
Rusia di Dalam G20
Rusia menghadapi serangan sanksi internasional yang dipimpin oleh negara-negara Barat yang bertujuan mengisolasinya dari ekonomi global, termasuk menutupnya dari sistem pengiriman pesan bank global SWIFT dan membatasi transaksi oleh bank sentralnya.
Pada Selasa (22/3), Polandia mengatakan menyarankan kepada pejabat perdagangan AS untuk menggantikan Rusia dalam kelompok G20. Saran tersebut mendapatkan "tanggapan positif.” Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan anggota G20 harus memutuskan tentang keikutertaan Rusia, tetapi masalah itu bukan menjadi prioritas sekarang.
“Ketika sampai pada pertanyaan tentang bagaimana melanjutkan dengan WTO dan G20, sangat penting untuk mendiskusikan pertanyaan ini dengan negara-negara yang terlibat dan tidak memutuskan secara individual,” kata Scholz.
"Cukup jelas bahwa kami sibuk dengan hal lain selain berkumpul dalam pertemuan semacam itu. Kami sangat membutuhkan gencatan senjata,” katanya.
Ketika ditanya apakah Presiden Joe Biden akan bergerak untuk mendorong Rusia keluar dari G20 ketika dia bertemu sekutu di Brussels minggu ini, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan, mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih: “Kami yakin bahwa Rusia tidak dapat berlaku seperti biasanya pada lembaga-lembaga internasional dan dalam masyarakat internasional.”
Namun, kata Sullivan, AS berencana untuk berkonsultasi dengan sekutu sebelum ada pernyataan lain.
Sebuah sumber Uni Eropa secara terpisah mengkonfirmasi adanya pembicaraan tentang status Rusia pada pertemuan G20.
“Sudah sangat jelas bagi Indonesia bahwa kehadiran Rusia pada pertemuan tingkat menteri yang akan datang akan sangat bermasalah bagi negara-negara Eropa,” kata sumber tersebut, seraya menambahkan, bagaimanapun, tidak ada proses yang jelas untuk mengecualikan suatu negara.
Deputi Gubernur Bank Sentral Indonesia, Dody Budi Waluyo, mengatakan pada Senin (20/30 bahwa posisi Indonesia adalah netral dan akan menggunakan kepemimpinan G20 untuk mencoba menyelesaikan masalah, tetapi Rusia memiliki "komitmen kuat" untuk hadir dan anggota lain tidak dapat melarangnya. [ah/rs]
