Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB setelah berhasil memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan yang dilangsungkan di markas PBB di New York, Kamis (17/10) siang. Indonesia mendapatkan 174 suara dari 193 negara anggota PBB.
"Indonesia kembali mendapat kepercayaan komunitas internasional untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Untuk kelima kalinya, Indonesia akan kembali memberikan kontribusi nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global,” ujar Wakil Tetap RI pada PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Selain menunjukkan keberhasilan diplomasi Indonesia, perolehan suara terbanyak ini menunjukkan pemenuhan mandat konstitusi dan komitmen dalam menerapkan norma-norma hak asasi, tidak saja di tingkat global, tetapi juga di tingkat regional dan nasional.
“A True Partner for Democracy, Development and Social Justice” atau “Mitra Sejati Bagi Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial” adalah slogan utama yang digaungkan Indonesia dalam proses pemilihan di PBB.
Sementara itu Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard, mengatakan dukungan kuat pada Indonesia itu juga menunjukkan bahwa “masyarakat internasional sangat menghargai rekam jejak Indonesia dan melihat demokrasi dan toleransi sebagai aset untuk berperan aktif di Dewan HAM PBB."
Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali, yaitu pada 2006-2007 sebagai anggota pendiri, juga pada 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.
Mulai Bertugas 1 Januari 2020
Indonesia akan mulai bertugas di Dewan HAM PBB itu mulai 1 Januari 2020 mendatang, bersama sejumlah negara Asia Pasifik lain, yaitu Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands.
Negara lainnya yang terpilih dalam pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB ke-74 ini adalah Libya, Mauritania, Sudan, Namibia, Jepang, Korea Selatan, Irak, Marshall Islands, Armenia, Polandia, Brasil, Venezuela, Jerman, Belanda.
Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut. [em]
