Raja Maroko Mohammed VI telah mengumumkan perubahan besar-besaran atas konstitusi negara, untuk mendorong demokrasi di negara Afrika Utara itu di tengah-tengah pergolakan yang sedang terjadi di dunia Arab.
Dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional, Rabu, Raja Maroko mengatakan sebuah komisi baru akan dibentuk untuk mengkaji revisi konstitusi dan komisi ini akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasinya kepada raja selambat-lambatnya pada bulan Juni.
Raja Mohammed VI mengatakan reformasi akan meliputi sistem peradilan yang independen, peran partai politik yang lebih kuat dan program otonomi yang akan memberi kekuasaan lebih besar kepada para pejabat lokal. Ia mengatakan rancangan konstitusi akan diajukan dalam sebuah referendum. Siaran langsung ini merupakan pidato pertama Raja Mohammed VI kepada bangsanya sejak ribuan orang berdemonstrasi di beberapa kota pada tanggal 20 Februari, menuntut refromasi politik.
Para aktivis anti-pemerintah telah mendesak perubahan konstitusi yang akan mengurangi kekuasaan luar biasa Raja Mohammed, termasuk hak untuk menunjuk perdana menteri. Tetapi, para pengunjuk rasa tidak mengecam raja secara langsung, karena Raja Mohammed VI punya reputasi sebagai seorang reformis sejak naik tahta tahun 1999.
Pemerintah Maroko telah melihat gerakan protes sebagai tanda keterbukaan politik negara itu.
