Organisasi masyarakat perempuan, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, Institut Kapal Perempuan dan Migrant Care pada Sabtu (6/4) mengadakan simulasi pemilu 2019 untuk berbagai kelompok perempuan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu rumah tangga, perempuan miskin kota, perempuan muda, dan kelompok rentan lainnya. Lebih dari 500 perempuan yang berasal dari Jabodetabek hadir di Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta Selatan untuk mengikuti simulasi itu.
Deputi Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia Sutriyatmi mengatakan simulasi ini dilakukan untuk menyiapkan para pemilih perempuan pada format baru, yaitu pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan, dan banyaknya surat suara yang harus dicoblos.
Simulasi ini dinilai penting untuk memberikan pendidikan kepada pemilih perempuan, sehingga bisa menggunakan hak suaranya dengan cara yang benar nanti. Lebih lanjut, Sutriyatmi mengatakan simulasi ini juga diharapkan bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu untuk memilih caleg perempuan khususnya, agar keterwakilan perempuan dalam berpolitik bisa meningkat, sehingga banyak kepentingan perempuan yang bisa disuarakan oleh caleg perempuan di DPR nanti.
“Harapannya seperti itu karena salah satu yang menjadi keluhan yang kami temukan di lapangan adalah kekhawatiran tentang rumitnya memilih pada pemilu kali ini. Karena ada lima surat suara yang dari legislatif dan presiden, termasuk DPD,” papar Sutriyami.
“Mereka yang merasa bingung sempat mengutarakan niat untuk golput saja dalam pemilu ini. Simulasi diharapkan akan memberi informasi secara lebih rinci dan meningkatkan rasa percaya diri untuk memilih dengan benar dan mendukung keterwakilan politik perempuan,” ungkap Sutriyatmi.
Pemilih Difabel
Ditambahkannya, KPU pernah melakukan simulasi serupa dan diketahui bahwa setiap pemilih non-disabilitas membutuhkan waktu 3-5 menit di bilik suara. Namun ia ragu jika penyandang disabilitas, lansia, tuna netra, buta huruf dan sebagainya akan bisa menghabiskan waktu yang sama. Oleh karena itu hasil simulasi ini akan menjadi rekomendasi pada KPU untuk perbaikan ke depan.
“Tapi kami agak khawatir dengan salah satu simulasi yang dilakukan oleh KPU di Tangerang. Ada yang membutuhkan waktu 8,5 menit untuk teman-teman yang disabilitas dan lansia,” kata Sutriyatmi.
Menurut perhitungan, TPS buka selama enam jam dari pukul
7 hingga pukul 13.00 waktu setempat. Bila satu TPS melayani 300 orang, dengan asumsi satu orang 5 menit, maka akan membutuhkan 1.500 menit untuk seluruh pemilih, Sutriyatmi menerangkan.
“Nah, ini tidak memungkinkan waktunya hanya 6 jam. Makanya, kita coba dulu. Kita belum bisa mengatakan bahwa berapa idealnya karena kita belum pernah mencoba, untuk pemilih dalam kondisi khusus seperti disabilitas dan lansia, khususnya untuk yang perempuan,” jelasnya.
KPU Apresiasi Simulasi Ormas Perempuan
Dalam kesempatan yang sama Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengapresiasi ormas perempuan yang mengadakan simulasi tersebut, karena dapat membantu pihaknya mensosialisasikan bagaimana tata cara untuk mencoblos dengan baik dan benar. Ia pun memastikan bahwa TPS akan ramah terhadap berbagai kelompok misalnya untuk penyandang disabilitas atau tuna netra.
“Kami sudah melakukan terhadap data pemilih termasuk yang disabilitas, dengan berbagai jenis disabilitasnya itu perlakuan terhadap mereka sudah ada. Misalnya, pemilih yang tuna netra, kami siapkan template braile untuk pemilihan presiden dan wapres, dan juga pemilihan DPD,” papar Betty.
Untuk tuna rungu dan tuna wicara misalnya, perlakuan terhadap mereka tentu ketika memanggil ke TPS berbeda dengan pemilih-pemilih yang lain, kata Betty menambahkan.
“Pemilih dengan kursi roda, kami minta kepada semua TPS agar menyiapkan pintu masuk ke dalam TPS dengan lebar minimum 100 cm, sehingga mereka yang memiliki keterbatasan dengan kursi roda bisa masuk secara mandiri dan kami juga meminta agar diusahakan agar TPS itu yang ramah terhadap disabilitas” papar Betty.
Terkait waktu maksimal yang bisa digunakan para pemilih dari berbagai kelompok rentan di bilik suara, kata Betty, tidak ada batasan. Menurutnya masing-masing TPS akan memberikan waktu yang cukup kepada mereka agar bisa memilih dengan cara yang benar. Dengan empat bilik suara yang terdapat di masing-masing TPS nantinya, ia yakin bahwa hal tersebut bisa di akomodir dengan baik.
Banyak TPS Belum Ramah pada Penyandang Disabilitas
Sementara itu, Yurlina seorang penyandang disabilitas yang berasal dari Halim, Jakarta Timur mengaku cukup terbantu dengan simulasi ini. Dirinya jadi tahu gambaran surat suara yang akan dicoblosnya nanti. Meski begitu, bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda ini, akses untuk penyandang disabilitas di TPS masih belum ramah. Hal itu ia rasakan dari pemilu satu ke pemilu lainnya. Ia berharap ke depan, KPU dan pihak terkait bisa segera memperbaiki hal tersebut.
“Kalau untuk surat suara sudah mengerti karena udah sering ya. Tapi kalau untuk disabilitas untuk aksesnya yang susah. Kayak tadi saya sempat complain, kenapa kita disabilitas bukan prioritas, biasanya kan disabilitas biasanya prioritas, akhirnya kita dikasih prioritas,” kata Yurlina.
“Kemudian saya juga bilang mejanya (tempat kota suara,red) terlalu tinggi, jadi untuk kursi roda tidak terjangkau, kemudian dari KPPSnya bilang Ok, akan diturunkan kotak suaranya, seharusnya kan meja untuk kota suara itu agak rendah. Masukan surat suaranya itu ke kotak suaranya meja terlalu tinggi jadi tidak sampai,” papar Yurlina. [gi/em]
