Pada 28 Agustus 2023 yang lalu, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD bertemu dengan para korban eksil 1965 dan keluarga mereka di Praha, Republik Ceko dan juga di Amsterdam, Belanda.
Menko dalam pertemuan itu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan korban eksil 1965 di luar negeri tidak pernah melakukan kesalahan kepada negara.
Para eksil ini adalah mantan mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan tinggi semasa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun akibat kekacauan pada akhir 1965 dan beralihnya kekuasaan ke Orde Baru banyak dari mereka tidak bisa pulang.
Salah satunya adalah Jaroni Surjomartono atau yang panggilan akrabnya Rony Marton. Ketika itu dia sedang kuliah di universitas di Praha jurusan ekonomi dan juga menjabat sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI.
Pemerintah Presiden Soeharto menuntut mereka memberi surat pernyataan setia kepada pemerintah baru dan mengutuk pemerintah yang lama.
Para eksil ini tidak mengetahui situasi di Indonesia karena keterbatasan informasi dan merasa ragu untuk memenuhi tuntutan itu, dan sebagian lainnya dengan tegas tidak mau memenuhi tuntutan seperti itu.
Kini, hampir enampuluh tahun kemudian, VOA menanyakan kepada Rony bagaimana perasaannya dengan langkah terbaru pemerintah Presiden Joko Widodo ini.
"Itu waktu kami menerima informasi, saya pribadi ada rasa gembira bahwa pada akhirnya ada juga pihak yang ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, tapi di dalam hati kecil saya, mungkin ini semua seperti dulu lagi, artinya ada usaha tapi gagal, usahanya Gus Dur waktu dia jadi presiden. Jadi saya pribadi skeptik, mudah-mudahan terjadi, kalau terjadi baik sekali tapi di dalam hati kecil saya skeptik," ujar Rony.
Seorang narasumber lain yang berhasil dihubungi VOA adalah Silvana Wasitova, putri dari Koeswandi Wasito.
Koeswandi adalah sarjana fisika nuklir lulusan universitas di Cekoslovakia (sekarang Republik Ceko), dan ketika pulang pada Desember 1965 sangat bersemangat ingin membaktikan diri kepada negara. Namun jalan yang dihadapinya tidaklah mudah waktu itu.
Sehubungan langkah pemerintahan Joko Widodo ini, Silvana berpendapat, jelas para eksil tidak bersalah, namun tetap ada pihak yang berbuat kesalahan dan tidak jelas penyelesaiannya.
"Pendapat dari keluarga para eksil, terutama anak dan cucu itu, ya OK lah sekarang ada pernyataan dan terima kasih ada pernyataan, tetapi it’s too little, and too late, karena yang eksil ini sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam status eksil. Tapi yang masih belum betul itu, pertama mereka tidak salah, dan kedua, kalau pemerintah Indonesia mengatakan mereka tidak bersalah, dan ada yang bersalah, tetap saja tidak jelas, kesalahan itu apa dan dimana. Dan sebagai bangsa kalau kita tidak mempelajari dan mengakui kesalahan itu kemungkinan ada kita melakukan kesalahan itu lagi kan. Untuk saya belum tuntas masalahnya," tukas Silvana.
Ditambahkan oleh Silvana, para keturunan eksil ini akibat hidup di pengasingan sedemikian lamanya, mereka tidak mengenal identitas Indonesia mereka serta tidak ada “koneksi batin” dengan negara asal orang tua.
VOA juga menanyakan apa harapan Rony atas apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya.
"Harapan saya terlalu banyak mungkin ya, tetapi yang paling pokok adalah supaya pelanggaran HAM yang tertulis didalam instruksi keputusan presiden Jokowi tahun duapuluh tiga ini dijalankan, dan saya yakin bapak Jokowi berusaha memperbaiki dan melaksanakan penyelesaian pelanggaran HAM berat ini dan bekerja secara tulus, ikhlas dan tidak menghiraukan risiko yang besar buat dia sendiri." tambahnya.
Rony mengingatkan bahwa dibandingkan dengan eksil 65, para penyintas 65 beserta kerabat mereka di tanah air mengalami penderitaan yang jauh lebih besar dan nasib mereka harus secara lebih giat diperjuangkan. Juga Rony berharap, penyelesaian ini tidak sekedar terbatas pada bidang nonjudisial tetapi juga di bidang judisial. [jm/ka]
Forum