Larangan itu menjadi dilema besar bagi negara-negara Eropa, yang di satu sisi terdesak dengan perkembangan pesat jumlah warga Muslim, sementara di sisi lain ada peningkatan sentimen nasionalis dari kelompok yang menentang imigrasi warga Muslim.
Hubungan baik yang sedang dijalin Inggris dan Amerika terganggu. Lawatan Perdana Menteri Inggris Theresa May ke Amerika dinilai berhasil karena menyebabkan Presiden Donald Trump menyatakan dukungannya pada NATO. Tetapi kecaman keras juga menunggunya pasca lawatan ke Washington DC itu. May menghadapi kecaman dari kelompok sayap kiri karena tidak bersikap cukup tegas menentang larangan yang diberlakukan Donald Trump.
Walikota London Sadiq Khan mengatakan, “Pesan saya sebagai walikota London jelas dan tegas. Saya kira larangan itu kejam dan memalukan, dan perdana menteri kita seharusnya mengutuk hal itu.”
Langkah Trump itu memicu berbagai pernyataan negara-negara di Eropa. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault mengatakan, “Menyambut pengungsi yang melarikan diri dari perang dan penindasan merupakan bagian dari tugas kita. Kita harus memastikan hal itu terjadi secara fair, benar dan juga didasarkan pada solidaritas. Dan memastikan cara kita melaksanakannya – itulah sebabnya dialog Eropa dan solidaritas Eropa harus terus memainkan peranan – jadi masyarakat tidak bingung, tapi justru memenuhi komitmen mereka dan setia kepada nilai-nilai kita”.
Pertempuran nilai-nilai ini menimbulkan konflik di antara mereka yang mengedepankan multikulturalisme dan humanitarianisme dengan mereka yang menilai budaya dan identitas nasional mereka berada dalam bahaya.
Tahir Abbas dari Royal United Services Institute mengatakan, ‘’Ini merupakan situasi yang sulit bagi banyak negara di Eropa Barat. Sebuah masyarakat minoritas Muslim berkembang pesat dan dilatar belakangi dengan berbagai aspek demografi mereka, sementara penduduk mayoritas tidak berkembang sedemikian cepatnya. Jadi ada perkembangan yang kasat mata dan disadari namun acapkali dimuati dengan persepsi-persepsi negatif’’.
Pemerintah Trump mengatakan kebijakan itu serupa dengan apa yang dilakukan Presiden Barack Obama pada tahun 2011 ketika ia melarang pengungsi dari Irak selama enam bulan. Tujuh negara yang disebut dalam perintah eksekutif Trump adalah negara-negara yang sama yang sebelumnya diidentifikasi pemerintah Obama sebagai sumber teror.
“Intervensi kebijakan baru ini merupakan kelanjutan kebijakan dari masa lalu, tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah prosesnya, yakni dikeluarkan pada minggu-minggu pertama pemeritahan Trump, ketika begitu banyak gagasan Trump membuat orang mengernyitkan alis serta ada iklim simpati terhadap pengungsi sehingga masyarakat liberal kiri menjadi marah," tambah Tahir Abbas.
Sementara, demonstrasi menentang larangan Trump semakin luas dan keras, banyaknya pemilih yang bersimpati dengan gerakan nasionalis membuat khawatir para pemimpin di Eropa dan mereka bertindak hati-hati. Apa yang mereka katakan dan bagaimana mengatakannya bisa merugikan mereka saat beberapa negara akan menyelenggarakan pemilu tahun ini. [em/jm]
