Putusan Mahkamah Agung AS yang melegalkan pernikahan sesama jenis telah memicu kemarahan di beberapa negara bagian yang konservatif di seluruh negeri.
Sementara sebagian besar negara bagian dan pemerintah daerah mengikuti keputusan itu, beberapa petugas pemerintah menolak mengeluarkan surat nikah atau bahkan berhenti dari pekerjaan mereka sebagai langkah penolakan yang jelas atas keputusan Mahkamah Agung.
Di Texas, Gubernur Greg Abbott menuduh Mahkamah Agung meninggalkan perannya sebagai penengah peradilan yang tidak memihak dan mengubah dirinya menjadi legislatif non-terpilih di mana lima dari sembilan hakim memberikan pandangan pribadi mereka yang berpengaruh ke seluruh negeri.
Hak beragama
Dalam keadaan itu, Abbott mengatakan hak-hak agama warga akan terus dilindungi. Dia telah mengeluarkan instruksi untuk lembaga negara agar memerintahkan mereka untuk memprioritaskan perlindungan kebebasan beragama di Texas.
Banyak warga mengatakan pernikahan sesama jenis bertentangan dengan keyakinan agama mereka.
Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, juga mengatakan kepada para pegawai negeri terkait yang telah menolak mengeluarkan surat nikah untuk pasangan sesama jenis yang banyak pengacara yang siap untuk membantu mereka dalam litigasi apapun, untuk membela keyakinan agama mereka.
Di Kentucky, petugas Casey County, Casey Davis, membuat dirinya menjadi bintang media semalam serta menjadi target 'surat yang menyatakan kebencian mereka' ketika ia menolak mengeluarkan surat nikah untuk pasangan sesama jenis yang telah datang ke gedung pengadilan itu.
Davis mengatakan ia telah berhenti mengeluarkan izin menikah untuk semua pasangan berikut putusan Mahkamah Agung AS yang melegalkan pernikahan sesama jenis.
Awal pekan ini, Davis mencoba untuk bertemu dengan Gubernur Demokrat Steve Beshear untuk memintanya menyerukan sidang khusus legislatif negara bagian, yang dapat mengesahkan RUU untuk memungkinkan seseorang membeli surat nikah di Internet, dan tidak harus mendatangi gedung pengadilan, mirip dengan proses pembelian izin berburu atau memancing.
Hati Nurani
Davis mengatakan kepada VOA bahwa meskipun ia mengambil sumpah untuk melakukan kantor petugas daerah untuk memberikan kemampuannya yang terbaik, tapi seharusnya kemampuan itu tidak melampaui hati nuraninya.
"Hati nurani saya tidak berhenti dengan penerbitan surat nikah; nurani saya termasuk dalam setiap keputusan yang saya buat, apakah saya di tempat kerja atau apakah aku di rumah, mencoba menghidupi keluarga saya," katanya. "Kemampuan saya diatur oleh hati nurani saya."
Davis berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung tentang pernikahan sesama jenis telah meninggalkan hak-hak orang-orang yang tidak setuju dengan pernikahan sesama jenis.
"Di suatu tempat di sepanjang garis (perdebatan wilayah hukum), seseorang perlu mengatakan 'Hey, saya masih punya hak. Saya tidak keberatan Anda memiliki hak Anda. Tapi tolong beri saya persamaan hak dan berikan juga hak saya," jelasnya.
Davis mengatakan keyakinannya bahwa "Amandemen Pertama Konstitusi bangsa ini telah menempatkan kebebasan beragama di sana, karena jika kita kehilangan (kebebasan), kita telah kehilangan segalanya."
Pengunduran Diri
Di negara bagian Mississippi, petugas Grenada County tidak mau bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat nikah untuk pasangan sesama jenis dan memilih untuk mengundurkan diri setelah bertugas di kantor tersebut selama 24 tahun, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung melanggar nilai-nilai intinya sebagai seorang Kristen.
Sam Marcosson, profesor hukum konstitusi di Sekolah Hukum Louis D. Brandeis di Kentucky, mengatakan bahwa pegawai yang menolak untuk mengeluarkan surat nikah bagi pasangan sesama jenis berisiko menghadapi tuduhan pelanggaran pidana resmi.
"Ini adalah pelanggaran, bukan kejahatan serius, tapi itu pidana," kata Marcosson.
"Tergantung kebijaksanaan jaksa untuk membawa tuduhan dan mulai penuntutan di daerah, karena sebagai pejabat pemerintah, Anda memiliki tanggung jawab untuk semua warga negara untuk melaksanakan tugas-tugas Anda, sehingga tuntutan pidana potensial bisa diajukan jika hal tersebut sampai ke titik itu," katanya.
Marcosson, kata hakim, juga bisa menegakkan denda yang akan terus tumbuh selama pegawai tetap keluar dari kepatuhan atas hukum.
Pada akhirnya, para pegawai bisa berhenti dari pekerjaannya atau akan dikenai denda.
Marcosson mengatakan penerbitan surat nikah merupakan salah satu wilayah "dimana hukum tidak bisa diselesaikan dari negara bagian ke negara bagian lainnya."
Pengaruh Terhadap Bisnis
Dia juga mencatat bahwa pengadilan putusan Mahkamah mempengaruhi pemilik usaha serta pejabat pemerintah.
"Di beberapa negara, ada persyaratan non-diskriminasi yang menyatakan bahwa para pemilik bisnis harus memberikan layanan untuk semua, apakah itu pasangan berlawanan jenis atau sesama jenis," kata Marcosson.
Namun di negara-negara lain tidak ada persyaratan non-diskriminasi tersebut. "Mereka dapat memilih untuk siapa usaha mereka diperuntukkan," tambahnya.
Amber Duke, manajer komunikasi dari Serikat Kebebasan Sipil Amerika di Kentucky, tiga wilayah di negara bagian itu tidak mengeluarkan surat nikah untuk pasangan manapun.
Dia mengatakan bahwa agennya mengajukan gugatan terhadap salah satu dari wilayah tersebut, Rowan County, dan para petugas, atas nama empat pasangan: dua pasangan sesama jenis dan dua pasangan lawan jenis yang ditolak oleh petugas.
Tugas Pemerintah
Banyak pendapat yang mengatakan bahwa meskipun petugas memiliki hak mutlak untuk percaya pada apapun yang dia inginkan, sebagai pejabat pemerintah dia disumpah untuk menegakkan hukum, dan tidak bisa memilih apa yang menjadi tugasnya dalam pekerjaan.
"Tidak hanya menjalankan putusan Mahkamah Agung dan mengatakan bahwa pasangan seseama jenis memiliki hak untuk menikah, gubernur negara bagian kami, hanya beberapa jam setelah putusan itu keluar, mengeluarkan pedoman untuk semua pegawai di negara bagian ini dan meminta mereka untuk segera bertindak, untuk mengeluarkan izin bagi pasangan sesama jenis," kata Duke.
Menurutnya, jaksa agung negara bagian Kentucky telah mengeluarkan pernyataan sejak dikeluarkannya keputusan itu, yang mengatakan bahwa kesetaraan perkawinan merupakan hukum negara dan pegawai daerah harus mengikuti hukum.
"Jadi hal tersebut sangat jelas, dan kita melihat tidak ada pembenaran hukum yang menyatakan bahwa setiap pegawai memiliki hak untuk menolak pemberian surat nikah kepada siapapun," tambah Duke.
