Warga Bougainville di kawasan Pasifik, Sabtu (22/11) akan memulai pemungutan suara dalam referendum bersejarah untuk memutuskan apakah mereka ingin menjadi bangsa terbaru di dunia dengan meraih kemerdekaan dari Papua Nugini.
Referendum itu akan berlangsung dua pekan dan merupakan bagian penting dari perjanjian perdamaian 2001 yang mengakhiri perang saudara brutal yang menewaskan sedikitnya 15 ribu orang di gugusan pulau di sebelah timur daratan Papua Nugini.
Para pakar meyakini 250 ribu warga Bougainville akan memutuskan dengan suara melimpah dukungan bagi kemerdekaan dibandingkan dengan opsi lainnya, yakni otonomi yang lebih besar. Akan tetapi pemungutan suara itu bukan penentu terakhir.
Referendum ini bersifat tidak mengikat dan pilihan untuk merdeka perlu dirundingkan oleh para pemimpin dari Bougainville dan Papua Nugini. Keputusan terakhir akan diserahkan kepada para legislator di Parlemen Papua Nugini.
Gianluca Rampolla, koordinator PBB di Papua Nugini, mengatakan, badan dunia itu telah bekerja keras untuk memastikan pemungutan suara berlangsung damai, transparan, inklusif dan kredibel. Ia mengatakan ada 40 staf PBB di lapangan dan lebih dari 100 pengamat internasional.
Ia mengatakan menurutnya tidak mungkin ada kekerasan selama pemungutan suara. “Mereka telah menunggu 19 tahun untuk momen bersejarah ini,” ujarnya. “Menurut saya mereka memilih dengan sukacita.”
Hanya sekitar 200 ribu orang yang berhak memilih dalam referendum yang hasilnya akan diumumkan pada pertengahan Desember. Rampolla mengatakan pemberian suara berlangsung selama dua pekan karena medan yang berat di kawasan itu.
“Ada yang datang dengan perahu, ada yang berjalan kaki,” ujarnya. “Sekarang musim hujan. Laut berombak besar. Fleksibilitas perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.”
Sementara itu John Momis, presiden Kawasan Otonom Bougainville, hari Jumat mengatakan kepada wartawan bahwa kawasan itu berada di ambang tata sosial ekonomi dan politik yang baru. [uh/lt]
